181 ABK Splendor Tiba Di Bali Langsung Dikarantina

GUGUS Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali tuntaskan penanganan ABK Kapal Splendor asal Bali yang mendarat di Tanjung Priok. Setibanya di Bali ditangani sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Demikian diungkap Sekretaris Gugus Tugas Made Rentin Sabtu pagi (9/5). Saat di Jakarta, para ABK asal Bali ini memang sudah ditangani sesuai protokol Covid-19. Namun saat tiba di Bali juga tetap mengikuti protokol Covid-19. 

"Hari ini (Sabtu pagi- red) ABK Kapal Splendor asal Bali akan tiba di Bali melalui jalur darat. Sebanyak 10 bus telah disiapkan untuk mengangkut ABK berjumlah 181 orang," ujarnya.A

Rentin menegaskan semua ABK tersebut sebelumnya telah menjalani pemeriksaan di kapal dan dikarantina di Jakarta sesuai protokol kesehatan Covid-19, termasuk rapid test. ABK Splendor setibanya di Gilimanuk langsung ditangani Gugus Tugas Provinsi Bali. Awak kapal atau pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jembrana sebanyak satu bus langsung ditangani Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Jembrana untuk ditempatkan di ruang karantina yang telah disiapkan. 

Sisanya 9 bus rombongan PMI asal Kabupaten/Kota lainnya dikawal oleh Satlantas Polres Jembrana dan Dinas Perhubungan Provinsi Bali menuju tempat karantina di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Denpasar.

"Tiba di LPMP mereka diberikan sosialisasi oleh Gugus Tugas Provinsi Bali tentang lanjutan karantina agar genap 14 hari sesuai protokol kesehatan. Sebelumnya mereka sudah menjalani karantina selama 7 hari," ujar Rentin.

Selanjutnya para PMI ini dijemput oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota di LPMP. Mereka langsung diantar menuju ke tempat karantina di Kabupaten/Kota masing-masing serta mendapat penanganan sebagaimana mestinya. Seperti diberitakan sebelumnya, Kapal Splendor batal menurunkan PMI asal Bali di Pelabuhan Benoa dan bergeser ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.

baca juga: Gakkum KLHK Tangkap Cukong Kayu Ilegal di Banyuwangi

"Kewenangan memutuskan, kapal-kapal tersebut merapat dan menurunkan penumpang PMI kewenangan pemerintah pusat. Kami di Provinsi Bali bukan menolak seperti yang diberitakan tapi itu sepenuhnya keputusan Pemerintah Pusat," ungkap Rentin.

Pemerintah Provinsi Bali tetap berkomitmen serius menangani masyarakat Bali, khususnya PMI yang kembali tersebut. (OL-3)