Kembalikan BLT demi Harmoni di Desa

DI tengah situasi sulit, 26 kepala keluarga di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memilih tidak mau memanfaatkan kesempatan. Mereka beramai-ramai mengembalikan bantuan langsung tunai sebesar Rp600 ribu per bulan dari Kementerian Sosial.

"Pada Rabu (6/5), ada 12 warga Desa Sirau yang mengembalikan. Hari ini, 14 warga dari Desa Kedungpring dan Karangsalam, juga melakukan aksi serupa," kata Camat Kemranjen, Dwi Irawan Suka, dengan rasa bangga, kemarin. Dana dikembalikan bersama dengan surat pernyataan yang diserahkan ke kantor kecamatan. Dwi pun mengembalikan dana itu ke Posko Bansos Dampak Covid-19 di Kantor Pemkab Banyumas.

Sebenarnya, tambahnya, ada warga yang hendak memberikan langsung ke tetangganya yang tidak menerima BLT, tapi sebenarnya berhak. Namun, untuk menghindari persoalan, mereka menyerahkan ke kecamatan. "Kami mendengar masih ada warga di desa-desa lain di Kemranjen yang ingin mengembalikan dana BLT karena merasa tidak pantas," tambah Dwi.

Daftar penerima BLT di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, juga belum akurat. Seorang lurah, pensiunan, PNS, dan orang yang sudah meninggal dunia masih ada di daftar itu. "Hasil verifi kasi di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, hanya 19% dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang tepat sasaran. Ke depan, soal pendataan ini bisa melibatkan perangkat desa, Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri," ungkap anggota DPR dari Yogyakarta, Gandung Pardiman.

Persoalan data juga membuat bantuan untuk 50 kepala keluarga di setiap desa di Bangka Belitung terpaksa ditunda. "Belum ada data yang lengkap sehingga tidak jelas siapa saja penerima bantuan. Selain harus sesuai prosedur, pemberian bantuan juga harus jelas," kata Ketua DPRD Didit Srigusjaya.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Riau, Firdaus, memilih kebijakan menorehkan tulisan 'Keluarga Miskin Penerima Bantuan' dengan cat merah di depan rumah warga penerima bantuan. Cara ini mendapat kecaman dari berbagai pihak. "Ini cara pemerintah kota mempermalukan warganya. Mungkin ini akalakalan pemkot menghindar untuk memberi bantuan di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada warga," cela anggota DPRD, Roni Pasla.

Dalam kondisi normal, ujarnya, cara ini masih bisa diterima supaya bantuan tepat sasaran. "Tapi dalam kondisi bencana seperti sekarang, itu mengada-ada." Kemarin, warga di Jambi dan Sukabumi, Jawa Barat, sudah menerima guliran BLT. (LD/AT/RK/RF/SL/BB/BK/FB/DW/N-2)