Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PROGRAM Kartu Prakerja yang berjalan di tengah pandemik virus korona atau covid-19 menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai anggaran Rp20 triliun untuk program yang menggandeng delapan mitra perusahaan itu, dialihkan saja untuk bantuan sosial atau sejenisnya yang langsung dirasakan semua warga.
Hal itu diutarakan, Aliyah Mustika, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat asal Sulawesi Selatan, saat berada di Makassar, Jumat (24/4). Menurutnya, dana untuk kartu Prakerja lebih baik digunakan untuk memastikan warga tidak kelaparan saat pembatasan bersakala besar dilakukan
"Dalam kondisi self isolation seperti saat ini, dan tersebut, baiknya digunakan untuk memastikan warga tidak ada yang kelaparan. Jadi sebaiknya dialihkan dengan bentuk sembako dan bisa disalurkan melalui RT/ RW, dengan data yang sudah ada," tegas Aliyah.
Selin itu katanya, dana tersebut juga bisa dialihkan kepada warga untuk memberikan kredit usaha kecil sampai Rp10 juta rupiah dengan akses mudah, sesuai data kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah memiliki NIK, kartu tabungan dan foto usaha kecil di rumah .
"Coba lihat, dari total anggaran untuk Prakerja, itu dibagi-bagi lagi, tidak semua ke penerima kartu prakerja. Dari total Rp5,6 triliun digunakan untuk biaya pelatihan, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana PMO (Project Management Office) Rp100 juta," ungkap Aliyah.
baca juga: Enam PDP Asal Kabupaten Sikka Negatif Covid-19
Ia bahkan menyebut, jika alasan Kementerian Koordintor Perekonomian tidak masuk akal, dengan mengatakan warga tidak lagi butuh tambahan bantuan, setelah bantuan langsung tunai (BLT) yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp105 triliun.
"Padahal dampak covid-19 ini nyata bagi warga. Dan saat warga tidak bisa lagi keluar rumah, yang dibutuhkan bukan prakerja, tapi bantuan sosial untuk mencukupi kebutuhan hidupnya setiap hari," tutup Aliyah. (OL-3)
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan PPATK untuk bertindak tegas dengan memblokir rekening penerima bansos.
Pemerintah akan evaluasi data bansos menyusul adanya temuan awal terkait sejumlah penerima bansos yang diduga terlibat judi online hingga berasal dari kelompok masyarakat mampu.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Para pekerja penerima BSU ini harus terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Pada 2045, diproyeksi jumlah tenaga kerja Indonesia akan mencapai 233 juta, dan berdasarkan data dari A.T. Kearney (2023) disebutkan bahwa 50% tenaga kerja Indonesia perlu dilatih.
Kartu kuning atau AK1 adalah kartu tanda pencari kerja yang berguna untuk melamar pekerjaan di instansi pemerintah (PNS) maupun swasta yang dikeluarkan Dinas Ketenagakerjaan.
Peserta dapat mengikuti pelatihan baik secara daring maupun campuran antara pelatihan daring dan langsung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022.
Dari 115 juta pendaftar, terangnya terdapat 84 juta orang terverifikasi dan yang dinyatakan diterima berjumlah 12,8 juta.
Platform ini mengusung program pelatihan bagi para individu pencari kerja dan pelaku UMKM dengan dukungan lebih dari 500 pelatihan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved