Anggaran Kartu Prakerja Sebaiknya Untuk Bansos

PROGRAM Kartu Prakerja yang berjalan di tengah pandemik virus korona atau covid-19  menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai anggaran Rp20 triliun untuk program yang menggandeng delapan mitra perusahaan itu, dialihkan saja untuk bantuan sosial atau sejenisnya yang langsung dirasakan semua warga.

Hal itu diutarakan, Aliyah Mustika, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat asal Sulawesi Selatan, saat berada di Makassar, Jumat (24/4). Menurutnya, dana untuk kartu Prakerja lebih baik digunakan untuk memastikan warga tidak kelaparan saat pembatasan bersakala besar  dilakukan

"Dalam kondisi self isolation seperti saat ini, dan tersebut, baiknya digunakan untuk memastikan warga tidak ada yang kelaparan. Jadi sebaiknya dialihkan dengan bentuk sembako dan bisa disalurkan melalui RT/ RW, dengan data yang sudah ada," tegas Aliyah.

Selin itu katanya, dana tersebut juga bisa dialihkan kepada warga untuk memberikan kredit usaha kecil sampai Rp10 juta rupiah dengan akses mudah, sesuai data kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah memiliki NIK, kartu tabungan dan foto usaha kecil di rumah .

"Coba lihat, dari total anggaran untuk Prakerja, itu dibagi-bagi lagi, tidak semua ke penerima kartu prakerja. Dari total Rp5,6 triliun digunakan untuk biaya pelatihan, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana PMO (Project Management Office) Rp100 juta," ungkap Aliyah.

baca juga: Enam PDP Asal Kabupaten Sikka Negatif Covid-19

Ia bahkan menyebut, jika alasan Kementerian Koordintor Perekonomian tidak masuk akal, dengan mengatakan warga tidak lagi butuh tambahan bantuan, setelah bantuan langsung tunai (BLT) yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp105 triliun.

"Padahal dampak covid-19 ini nyata bagi warga. Dan saat warga tidak bisa lagi keluar rumah, yang dibutuhkan bukan prakerja, tapi bantuan sosial untuk mencukupi kebutuhan hidupnya setiap hari," tutup Aliyah. (OL-3)