Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah soal pembiayaan jika enam kabupaten dan satu kota di wilayah Solo Raya harus menjalani Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Ya karena secara pembiayaan sudah tidak mampu lagi. Saat ini kita hanya punya anggaran jaring pengaman sosial untuk cukup 3 bulan, atau sampai Mei. Besarnya anggaran yang kita punya hanya Rp49 miliar," ujar Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Solo, Ahyani, Selasa (21/4).
Menurutnya, dengan anggaran yang dimiliki, Pemkot Solo tidak mampu memberlakuan PSBB meski jumlah warga terinfeksi korona terus bertambah. Sejak wabah Covid-19 merebak, warga Solo yang positif terinfeksi 12 orang, dengan rincian 8 dirawat, dua sembuh, dan dua meninggal.
Menurut Ahyani, pemberlakuan PSBB membutuhkan dana besar. Dengan hanya memiliki anggaran pengaman sosial Covid-19 senilai Rp49 miliar dari APBD 2020, praktis hanya bisa dilaksanakan sampai Mei. Anggaran itu merupakan hasil rasionalisasi sejumlah kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya cukup sampai Mei. "Kami tidak mampu lagi jika harus melakukan PSBB," tegas Ahyani.
Dia memprediksi, dampak pemberlakuan PSBB akan membuat pusat ekonomi warga tergangggu. Pasar tradisional yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat kecil juga pasti akan berhenti. "Anggaran dari mana lagi untuk bisa memberikan makan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak selama PSBB," imbuhnya.
Walau menghadapi kendala, Pemkot Solo masih akan terus berjuang untuk pembahasan rasionalisasi anggaran untuk tahapan selanjutnya bersama DPRD Solo. "Kalau sudah mentok dan tetap harus melaksanakan PSBB, Solo butuh suport dana yang besar dari Pemprov Jateng," tegasnya. (R-1)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved