Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH warga Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, memilih membuang sejumlah pembagian dari program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Pasalnya, barang yang dibagikan dalam kondisi tidak layak dkonsumsi karena telah membusuk dan berbau.
Ketua RW 10 Enjang Suryaman, 56, mengatakan masyarakat menerima BPNT yang dibagikan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Sukasenang.
Baca juga: Semen Gresik Dirikan Pos Kesehatan di Perbatasan Rembang
Dalam pembagian itu, warga mengeluhkan karena beberapa barang kondisinya membusuk dan tercium bau tidak sedap hingga dibuang.
Seperti, pembagian berupa buah salak, sayuran, wortel, daging ayam, dan daging sapi yang mulai mengeluarkan bau.
Sehingga, sambung dia, warga membuang bantuan yang dibagikan di tengah pandemi virus korona atau covid-19.
Dia menyoroti bantuan yang dibagikan ke masyarakat mestinya bernilai Rp200 ribu per orang. Hanya saja, nilainya tidak akan mencapai sebesar itu karena kondisi barang membusuk.
Apalagi, lanjut dia, harga beras saat ini sedang turun. "Kebutuhan pokok yang diberikan kepada masyarakat tidak akan sampai Rp100 ribu. Apalagi, beras yang dibagikan juga kualitas biasa saja. Padahal dalam program BPNT alokasinya Rp200 ribu per orang. Kami meminta supaya pihak terkait mengevaluasi program tersebut agar tidak merugikan masyarakat," ujarnya.
Sekretaris Desa Sukasenang Dani Annida mengaku terkejut dengan pembagian bantuan dengan kualitas buruk. "Kami sudah menyortir semua kebutuhan pokok tapi ternyata masih ada yang busuk yang dibagikan kepada penerima. Saya juga sudah meminta agar warga bisa kembali datang dan menukarkan barang tersebut. Namun mereka sudah membuangnya," paparnya. (X-15)
Simak besaran bantuan PKH dan BPNT, kategori penerima, serta mekanisme pencairan bansos.
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap 3 September 2025 yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Pemerintah Indonesia terus memberikan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pengamat Ekonomi Pertanian, Khudori menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal alokasi untuk bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun.
Pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) berdasarkan usulan dari daerah dan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi.menyebutkan penambahan data KPM yang diterima belakangan akan mulai dibayarkan setelah Lebaran karena waktu yang mepet.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved