Pemerintah Daerah Gelontorkan Anggaran

BERBAGAI upaya terus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangi penyebaran covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun dampak yang ditimbulkan. Mereka serentak menyiapkan anggaran agar penanggulangan dari semua sisi tertangani.

Seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) yang mengalokasikan dana Rp500 miliar untuk penanganan pandemi itu. Anggaran tersebut sebesar Rp200 miliar, di antaranya untuk penanganan medis, Rp70 miliar untuk menangani dampak ekonomi, dan Rp230 miliar lagi untuk mengatasi dampak sosial.

Terkait dengan penanggulangan dampak ekonomi dan sosial, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran meminta pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) untuk mengerahkan jajaran masing-masing guna mendata warga yang akan diberi bantuan. Dengan demikian, lanjutnya, bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan penanganan dampak pandemi korona lebih efektif.

Namun, Gubernur mengeluhkan banyaknya warga yang belum memiliki KTP elektronik, terutama warga pendatang. Meski demikian, mereka tetap akan memperoleh bantuan.

“Rencana bantuan akan kami distribusikan kepada masyarakat terdampak satu minggu sebelum Ramadan,” katanya di Palangkara,
kemarin.

Ia menyebutkan anggaran sebesar Rp50 miliar diperoleh dari realokasi beberapa mata anggaran dan memangkas anggaran perjalanan dinas. Demikian halnya yang dilakukan pemkab dan pemkot. Pemkab Bojonegoro, Jawa Timur, menyiapkan anggaran penanggulangan covid-19 menjadi Rp98 miliar. Pemkab juga mengumumkan status wilayahnya darurat sebaran virus korona setelah empat warga daerah itu dinyatakan positif korona.

Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan anggaran sebesar itu dialokasikan untuk sosialisasi Rp1,3 miliar, pencegahan Rp9,4 miliar, penanganan Rp8,8 miliar, penanganan apabila ter-suspect Rp20 miliar, penguatan UMKM Rp20 miliar, dan untuk jaring pengaman sosial Rp38,6 miliar. 

Sementara itu, anggaran yang disiapkan Pemkot Magelang, Jawa Tengah, untuk penanggulangan yang sama sebesar Rp45 miliar. Dana berasal dari belanja tidak terduga APBD 2020. Pemkab Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, merealokasi anggaran Rp159 miliar dan Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, menyiapkan anggaran Rp43 miliar untuk menangani pandemi korona.

Sanksi ASN mudik

Di sisi lain, demi meringankan kesulitan masyarakat akibat pandemi korona, pemerintah daerah juga membebaskan warganya dari pajak. Hal tersebut dilakukan Pemkab Muarojambi, Provinsi Jambi, dan Pemkot Palembang, Sumatra Selatan.

Pembebasan pajak di Palembang diberikan kepada pelaku usaha kecil di kota itu. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang,
Sulaiman Amin, mengatakan yang memperoleh pembebasan pajak tercatat sebanyak 572 wajib pajak. Mereka mayoritas pelaku usaha restoran. 

Masih terkait dengan upaya penanggulangan penyebaran virus korona, Pemkab Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, dan Pemkab Sumenep, Jawa Timur, kini tengah menyiapkan sanksi bagi aparat sipil negara yang mudik.  YK/TS/RF/MS/SL/DW/MG/AP/DG/LN/YP/MY/LD/YH/RZ/BN/N-1)