Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKITAR 75 ribu pekerja perikanan dan kelautan di Provinsi Aceh, terimbas Covid-19. Mereka antara lain adalah nelayan penangkap ikan, pejual ikan eceran, penampung atau pedagang ikan grosir.
Pasalnya aktivitas perekonomian mereka tergangu sejak kasus Covid-19 melanda pasar dalam negeri dan dunia internasional. Misalnya permintaan ikan ditingkat pasar domestik dan luar negeri sepi. Sehingga hasil tangkapan dalam jumlah besar tidak tertampung sebagaimana biasanya.
Wakil Panglima Laot (lembaga adad laut) Provinsi Aceh, Miftahuddin Cut Adek, kepada Media Indonesia, Rabu (15/4) mengatakan, ada ratusan kapal ikan besar berukuran 30 GT (Groston) berhenti peroperasi.
Hal itu karena hasil tangkapan mereka dalam jumlah besar tidak tertampung di pasaran. Apalagi banyak penampung dan eksportir ikan berheti beroperasi selama ini.
"Biasanya begitu mereka mendarat, sya hasil tangkapan dijual ke penampung. Lalu dipeking dalam fiber langsung dikirim ke pasar luar daerah atau di ekspor ke luar negeri seperti Jepang. Sayangnya sekarang semua sepi karena terimbas pandemi Covid-19" jelas Muftahuddin.
Dikatakannya, sekarang hanya sebagian nelayan kecil yang berusaha bertahan mencari ikan. Itupun aktivitas mereka hanya beberapa jam saja. Misalnya turun pada dini hari dan pulang siang.
Hasil tangkapan dalam jumlah sedikit itu hanya laku di pasar lokal untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kemudian tidak ada lagi pasokan ikan berkwalitas utuk restoran, perhotelan dan warung. Karena tempat-tempat tersebut berhenti beroperasi.
"Sayangnya lagi para nelayan pemancing ikab tuna, sebelumnya hasil tangkapan mereka dijual ke penampung untuk permintaan ekspor ke Jepang. Harganya kadang bisa mencapai Rp 45.000/kg ditingkat penampung. Kini semuanya sudah sepi, paling dijual utuk kebutuhan lokal yang harganya berkisar Rp 25.000/kg" tutur Muftahuddin.
Dikatakan Miftahuddin, akibat terimbas Corona Virus Disease-19 ribuan nelayan, pekerja perikanan dan kelautan di Aceh menganggur. Kondisi sekarang sangat terpukul terutama bagi mereka yang ekonomi lemah.
Pihaknya berharap, ada perhatian pemerintah terhadap para nelayan atau pekerja perikanan tersebut. Bentuan itu bukan sekedar untuk bertahan hidup, tapi juga mencegah hal-hal tidak di inginkan.
"Sungguh prihatin keadaan mereka sekarang. Walau harus mengganggur, tapi kebutuhan hidup keluarga tidak boleh terhenti. Mudah-mudahan ada perhatian pemerintah untuk membatu kebutuhan hidup mereka" harap Wakil Panglima Laot Aceh, tersebut. (OL-13)
Baca Juga: Pengendara Motor tak Bermasker Dilarang Masuk Sidoarjo
Baca Juga: Stok Gula, Tepung dan Migor di Temanggung Menipis
Proyek percontohan pertama untuk memobilisasi sumber pembiayaan baru ke dalam sistem taman nasional, dilakukan di Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung, Sumatra
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Pemerintah memilih mengebut pembangunan jembatan permanen di Aceh meski status tanggap darurat bencana belum sepenuhnya dicabut.
ANCAMAN besar korban penyintas bencana di Aceh bukan hanya rumah yang digulung gelombang banjir bandang pada 24-27 November 2025 lalu.
Fokus pembersihan oleh aktivis 98 di Aceh Utara menyasar pada pekarangan Masjid Assa'adah, Meunasah (balai desa), serta akses lorong desa.
Tidak ada lagi seragam sekolah yang tersisa di Jamat. Siswa mengenakan pakaian warna-warni seadanya hasil pemberian donatur.
Sebagai produsen ikan terbesar kedua di dunia, sekitar 95% tangkapan ikan Indonesia berasal dari perikanan skala kecil.
Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari mencatat produksi ikan di pelabuhan ituIkan Layang dan Tuna Dominasi Hasil Tangkapan di Pelabuhan Kendari mencapai 80–100 ton per hari.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan regulasi baru untuk mempermudah layanan perizinan usaha di sektor perikanan.
DOSEN UGM mengomentari penarikan (recall) terhadap produk udang beku merek Great Value di AS yang diimpor dari perusahaan Indonesia karena mengandung radioaktif.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
SEBANYAK 50 Ketua DPD KNTI se-Sumatra dan Koperasi Perikanan melaksanakan Rapat Konsolidasi penguatan simpul jaringan koperasi perikanan di wilayah Sumatra dan Kepulauan Riau.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved