Gerbangdutas Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Anambas

WILAYAH Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, terpilih sebagai lokasi pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2020.

Dalam acara yang berlangsung di Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Senin (16/3), diresmikan sejumlah hasil pembangunan hingga 2019. Mulai dari sarana dan prasarana (sarpras) pemerintahan, sarpras perekonomian, sarpras perhubungan, hingga sarpras layanan dasar.

Baca juga: Gara-gara Covid-19, Sejumlah Pasangan Tunda Resepsi Pernikahan

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, meyakini percepatan pembangunan infrastruktur berdampak siginifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sebagai salah satu beranda depan Indonesia, perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas bergantung pada musim dan gelombang.

"Kami harap pencanangan Gerbangdutas dapat memajukan wilayah perbatasan. Anambas ini merupakan daerah otonom maritim baru. Aktivitas ekonomi sosial masyarakat sangat tergantung musim dan gelombang. Terutama perdagangan, nelayan dan pelayanan publik," papar Abdul, Senin (16/3).

Terdiri dari 255 pulau, Kabupaten Kepulauan Anambas dikatakannya memiliki potensi pariwisata luar biasa. Menurut Abdul, harus ada penanangan khusus agar menjadi sumber devisa negara. Dia mengutarakan beberapa masalah yang menghambat perkembangan wilayah perbatasan. Pertama, jaringan telekomunikasi yang belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kedua, persoalan ketersediaan air bersih, sehingga membutuhkan bendungan atau embung berskala besar.

"Ketiga, kami ingin meningkatkan konektivitas antar lokasi prioritas. Kami juga membutuhkan percepatan pembangunan ruas jalan nasional. Misalnya di Pulau Jemaja dan Pulau Matak," imbuh Abdul.

Pada tahun ini, Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat alokasi anggaran Rp350 miliar, atau naik dari 2019 sebesar Rp131 miliar. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Rudianto, menekankan pengelolaan pertahanan negara penting untuk menjamin kedaulatan NKRI. Kemudian, berperan menegakkan keamanan negara di tingkat nasional maupun regional, serta membangun daya saing masyarakat perbatasan.

"Wilayah perbatasan merupakan pagar NKRI. Harus dijaga dan dibangun dengan baik. Pembangunan tidak selalu identik dengan infrastruktur, namun dapat diterjemahkan sebagai pengelolaan sumber daya alam," ujar Rudianto.

Lebih lanjut, dia mengatakan kegiatan Gerbangdutas di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan komitmen pemerintah dalam menegaskan kedaulatan NKRI. Rudianto tidak menampik wilayah kepulauan yang berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia, dibayangi sejumlah ancaman. Dalam hal ini terkait klaim batas wilayah.

"Kepulauan Anambas berbatasan dengan Laut Natuna. Di sini kita punya klaim dengan Vietnam di sebelah kiri dan klaim dengan Malaysia sebelah kanan. Ini sedang dalam proses penyelesaian. Kalau Vietnam, perintah presiden dalam enam bulan harus ada progress penyelesaiannya. Kemudian Malaysia tinggal koordinat tertentu saja," jelasnya.

Baca juga : Cegah Korona, DPR Sarankan Aktivitas Massa Dibatasi

Di lain sisi, wilayah barat Kepulauan Anambas berbatasan dengan Laut China Selatan. Belum lama ini, sejumlah kapal pasukan penjaga pantai milik Tiongkok masuk ke perairan Natuna. Pemerintah Tiongkok mengklaim kawasan itu merupakan wilayah penangkapan ikan tradisional Negeri Tirai Bambu. Pemerintah, lanjut Rudianto, berupaya mempertahankan hak kedaulatan di Laut Natuna. Hal ini sesuai dengan ketetapan United Nations Convention for The Law of The Sea (UNCLOS), atau dikenal Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982.

"Perairan Natuna merupakan hak kedaulatan Indonesia, sehingga kita berhak mengeksploitasi sumber daya ikan dan sumber daya alam. Berbagai macam ancaman itu ada, termasuk illegal fishing dan illegal mining. Di sini pemerintah sudah koordinasikan keamanan laut dari sisi 13 kementerian atau lembaga (K/L). Berikut meningkatkan patroli di wilayah perbatasan," urai Rudianto. (OL-6)