Petani Terancam Kelangkaan Pupuk

BERAGAM persoalan terkait pupuk subsidi masih harus dihadapi para petani. Di wilayah lumbung padi Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, petani mengeluhkan alokasi pupuk pada 2020 yang dipastikan tidak cukup untuk kebutuhan mereka.

"Alokasi pupuk bersubsidi tahun ini tidak mencukupi kebutuhan petani. Alokasi pupuk yang ditetapkan pemerintah provinsi itu jauh dari rencana definitif kebutuhan kelompok," ungkap Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Klaten, Wahyu Wardana, kemarin.

Tahun ini, petani klaten mendapat alokasi urea 21.413 ton, SP-36 1.135 ton, ZA 6.458 ton, NPK 13.954 ton, dan organik 2.945 ton. Jumlah itu jauh lebih sedikit dari RDKK, yang untuk pupuk urea sebesar 27.821 ton, SP-36 63.981 ton, ZA 15.515 ton, NPK 26.120 ton, dan organik 7.427 ton.

"Kami akan segera mengajukan tambahan alokasi pupuk bersubsidi ke provinsi. Kami harus melakukannya sebagai antisipasi tejadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di Klaten," tandas Wahyu.

Di tengah ancaman karena jatah yang kurang, petani di Sulawesi Tengah juga masih dirugikan dengan ulah sejumlah orang yang menyalahgunakan pupuk bersubsidi. "Kami banyak menerima laporan adanya orang-orang tertentu yang melakukannya," papar Kepala Dinas Tanaman Pangan Tri Iriani Lamakampali.

Penyelewenangan itu di antaranya penjualan pupuk bersubsidi dengan harga lebih mahal dari ketentuan. Selain itu, ada juga orang tertentu yang mendapat pupuk bersubsidi meski seharusnya mereka tidak berhak.

"Petani mengeluh. Mereka pihak yang paling dirugikan dengan praktik-praktik seperti itu," tambah Tri Iriani.

Padi ladang

Di sisi lain, sempitnya lahan pertanian di Bangka Belitung tidak menjadi kendala dalam peningkatan produksi. Dinas Pertanian tetap optimistis mampu meningkatkan produksi pertanian hingga 15% dari panen tahun lalu yang mencapai 8.000 ton.

"Pertanian di daerah ini terkendala dengan tingkat produksi padi ladang yang hanya mencapai 3 ton per hektare. Selama ini, petani juga menggarapnya sebagai sampingan sehingga hanya bisa panen dua kali meski seharusnya bisa tiga kali setahun," ungkap Kabid Pertanian Cik Ona.

Tahun ini, pemprov mendorong petani agar fokus menggarap pertanian. Mereka diajak menanam tiga kali dalam setahun.

Sementara itu, di Tapanuli Utara, Sumatra Utara, Kepala Dinas Pertanian Sondang EY Pasaribu mengaku hendak berkonsentrasi menggarap pemasaran.

"Kami butuh marketplace untuk produk pertanian. Selama ini selalu dikuasi tengkulak sehingga harga komoditas pertanian diatur oleh mereka dan merugikan petani," tegasnya.