Pemulangan WNI Mantan ISIS bukan Prioritas

ANGOTA DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan menyatakan rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia yang sempat bergabung dengan kelompok teroris Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Tanah Air bukanlah prioritas. Farhan menilai, keputusan soal kombatan ISIS dan keluarga mereka asal Indonesia merupakan keputusan bersifat politis dan memerlukan dukungan tidak hanya oleh aturan, melainkan pertimbangan logis.

Selain itu, hal tersebut harus didukung oleh semua elemen bangsa. Itu sebabnya, DPR RI perlu menekan pemerintah agar menyimak suara para wakil rakyat yang ada di Senayan.

Baca juga: Intoleransi di Depan Mata, Pemulangan WNI Eks ISIS Tidak Perlu

"Pimpinan DPR RI sudah jelas menolak memulangkan mereka," tegas Farhan dalam keterangan resminya di Bandung, Senin (10/2).

Menurut dia, bukan tugas mudah untuk melakukan deradikalisasi bagi para mantan teroris. Selain membutuhkan waktu lama, juga kerja keras.

"BNPT bukan tidak pernah berhasil, tapi memang tantangan BNPT sekarang adalah mampukah menjadi bagian masyarakat global yang akan melakukan penghapusan radikalisasi agama. Dunia pernah bersama-sama menghilangkan ajaran Nazisme dan Fasisme yang digaungkan Hitler untuk menguasai dunia," katanya.

Dia menilai, prioritas saat ini yaitu pemerintah harus bergerak cepat membawa pulang WNI yang tidak terlibat ISIS meski di kawasan itu menjadi sasaran empuk pelaku konflik. Diprediksi WNI yang tidak terlibat ISIS terdiri dari mahasiswa yang berjumlah sekitar 150 orang dan pekerja migran yang jumlahnya sekitar 1.000 orang yang tersebar di Damaskus, Aleppo, Homs, dan Hama.

"Maka pemerintah perlu mencari cara tercepat melakukan evacuation route buat 1.000 lebih WNI sesungguhnya di Suriah. Karena tidak mudah dan tidak murah. Sedangkan para anggota ISIS asal Indonesia harus ditangani bersama dengan komunitas global," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penaggulan Terorisme, Suhardi Alius mengungkapkan pemerintah Indonesia belum berencana memulangkan warga negara Indonesia eks pengikut ISIS dari Suriah ke Tanah Air.

"Ada kurang lebih 600-an yang mengaku WNI. Itu pun masih belum diverifikasi. Itu yang kami laporkan kepada Bapak Menko Polhukam," kata Suhardi.

Menurutnya, informasi ini bukan cuma milik BNPT, melainkan BIN dan kepolisian pun mengetahuinya. Suhardi pun menjelasan kepada pihak kementerian terkait jumlah WNI yang berada di kamp-kamp pengungsi  di Suriah, karena mereka pun berkepentingan memberi masukan.

"Bagaimana aspeknya seperti dari Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana dengan status kewarganegaraan mereka, karena dalam Undang-undang dikatakan sebagian kalau orang sudah berperang di negara lain itu sudah kehilangan warga negara. Nah itu," katanya. (BY/A-1)