Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang ada di daerah itu untuk mendanai pembangunan terencana berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Keterlibatan perusahaan itu melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada di tiap perusahaan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung, Ripto Susilo mengemukakan hal itu di Temanggung, Kamis (16/1).
"Selama ini memang keterlibatan perusahaan sudah ada untuk membiayai sesuatu di masyarakat. Namun belum sinkron dengan program pemerintah. Juga upaya menggali dana tanggung jawab sosial perusahaan dalam pembangunan terencana itu belum optimal," ujar Ripto.
Nantinya, jika perusahaan-perusahaan dilibatkan dengan lebih terencana untuk membiayai pembangunan berdasarkan hasil musrenbang, diharapkan program pemerintah yang belum menyentuh masyarakat bisa terdanai oleh dana CSR perusahaan. PErsoalan ini masih dibicarakan tim fasilitasi CSR. Tim terdiri dari birokrasi dan forum CSR dari pengusaha.
baca juga: Penyebaran Air Permukaan di Indonesia Tidak Merata
Terkait musrenbang, katanya, baru akan dimulai pada 20-30 Januari mendatang dari tingkat kecamatan. Tiap hari dijadwalkan lima kecamatan mengikuti Musrenbang. Namun pada akhir 2019 sudah mulai dilakukan konsultasi publik rancangan awal 2021. (OL-3)
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Otoritas Palestina meradang lantaran Israel kian memperketat kendali atas Tepi Barat.
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Komitmen ini menjadi penting sehingga memiliki persepsi publik yang kuat dan rekam jejak positif di kalangan masyarakat luas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved