Pengelolaan Wisata Pulau Tabuhan Banyuwangi Tuai Protes

RENCANA pengelolaan wisata Pulau Tabuhan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang bekerja sama dengan pihak asing dengan cara menyewakan menuai banyak protes di kalangan masyarakat Banyuwangi.

Pasalnya, pengelolaan wisata yang dilakukan oleh pihak asing itu dirasa banyak menimbulkan kerugian. Baik pada sisi ekonomi maupun masyarakat dan kelompok nelayan setempat.

"Kami atas nama Masyarakat Peduli Banyuwangi (MPB) menolak keras dan menuntut membatalkan kerja sama pengelolaan Pulau Tabuhan oleh pihak asing, karena kami menilai banyak yang merugikan," ujar ketua MPB Danu Budiyono kepada wartawan usai mengelar hearing di ruang khusus DPRD Banyuwangi, Senin (6/1).

Danu pun menegaskan pihak pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pun harus melakukan kajian mendalam serta melibatkan berbagai unsur elemen, seperti pegiat lingkungan.

"Karena pengelolaan itu bukan sekadar menyentuh persoalan ekonomi semata, melainkan aspek sosial, sumber daya, kedaulatan dan ada juga silang selisih antarentintas politik, antarnegara, mengingat tidak jarang menuai persoalan dalam praktik pengelolaan pulau itu yaitu hilangnya akses publik (masyarakat) terhadap kawasan tersebut," ungkapnya.

Baca juga: Objek Wisata di Banyuwangi Sudah Dipadati Wisatawan

Hilangnya akses publik, lanjut Danu, seperti kesempatan memanfaatkan area sekitar pulau, menangkap ikan serta mengelola sumber daya perairan.

Danu menambahkan berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) total investasi yang mengalir ke sektor pariwisata hingga semester 1 2018 mencapai Rp67,4 triliun. Rata-rata pertumbuhannya 35,5% per tahun.

Namun kontribusi investasi pariwisata terhadap semua investasi nasional baru 3,03% . Dari total investasi pariwisata tersebut, sebanyak 77% berupa PMA dan 23% PMDM, Singapura pun mendominasi pada investasi asing.

"Nah ini pulau Tabuhan kami dengar dari Singapura juga, berarti kita semua kena imbasnya. Realisasi terbesar itu ada di DKI, NTB, Jatim. Lalu pakai skema apakah bentuk kerja sama ini? Apakah pakek skema PPP (Publik Privat Partnership) atau kemitraan pemerintah dengan swasta? Setidaknya ini sebagai pengantar kami," tanyanya.

Danu dan kawan-kawan berharap pemerintah membatalkan perjanjian sewa pulau Tabuhan dan meminta kepada DPRD Banyuwangi memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk tidak menyewakan pulau kepada investor asing.

"Tuntutan kami hanya itu, yang lebih penting kami menginginkan pengembangan pulau Tabuhan sebagai konservasi ekosistem biota kelautan," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi Mikel Edi Hariyanto mengatakan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut pihaknya akan kembali menggelar hearing lanjutan pada Senin (13/1) mendatang. Dia mendesak pada hearing lanjutan tersebut pihak pemerintah daerah hadir, sehingga permasalahan ini lebih jelas.

"Karena hari ini, semua kepala Dinas ada kunjungan kerja keluar daerah. Yang hadir hanya staf-stafnya saja, maka hearing kali ini kita tunda pada Senin mendatang," pungkasnya.(OL-5)