WARGA Bandung dinilai mampu menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebinekaan. Tinggal di perkotaan besar, mereka diyakini memiliki sikap toleran terhadap perbedaan etnik dan agama. Hal ini terungkap dari hasil survei Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) yang dirilis di Bandung, Selasa (24/12/2019). Penelitian ini dilakukan pada 18-23 November terhadap 440 responden yang merupakan warga negara Indonesia dan memiliki hak pilih atau sudah menikah.
Adapun tingkat kepercayaan pada survei ini 95%. Direktur Riset IPRC Leo Agustino mengatakan, warga Bandung mampu bersanding di atas berbagai perbedaan dengan tingkat toleransi yang tinggi. Semua unsur perbedaan seperti agama, etnik, hingga pilihan politik tidak mengenyampingkan pentingnya persatuan dan kesatuan.
"Merujuk hasil survei, hubungan antarumat beragama di Kota Bandung berjalan sangat baik," katanya.
Dia menjelaskan, 47,9% responden menilai hubungan antaretnik sudah sangat baik, dan 45,6% menilai baik. Bagi mayoritas responden, kesamaan etnik atau suku bukan landasan utama dalam menentukan pilihan politik, baik kepala daerah, DPR/DPRD, maupun presiden.
"Memang ada 21,6% responden menyebut kesamaan etnik atau suku merupakan hal cukup penting, dan 7,3% berpendapat sangat penting," katanya.
Sementara itu, kebanyakan responden memilih calon presiden beserta wakilnya berdasarkan programnya. Memilih calon presiden beserta wakilnya berdasarkan ideologi menempati posisi kedua dalam survei, yakni 13,3%. Kesamaan agama berada pada posisi empat dalam survei (11%), lebih sedikit daripada yang tidak tahu (11,2%).
Direktur Program IPRC Iman Soleh mengatakan, politik identitas lahir karena adanya ketidakpuasan dalam menghadapi masalah sosial, baik itu dari perspektif ekonomi, hubungan sosial, serta kekuasaan. Sebagai contoh, dinamika Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Presiden 2019 memunculkan politik identitas yang menajam. Selain itu, Iman menilai negara hingga saat ini tidak berperan aktif menyikapi permasalahan toleran dan intoleransi. Masyarakat seolah disibukan dengan berbagai persoalan intoleransi yang berkembang.
"Mulai permasalahan toko kue tentang hiasan Natal, atribut Natal, dan pemutaran lagu Natal di mal. Bahkan sampai tindakan tidak boleh merayakan Natal di Sumatera Barat. Ini menunjukan frekuensi intoleran semakin naik dan negara membiarkan ini, sehingga minoritas selalu terkorbankan," katanya.
baca juga: 388 Narapidana Menerima Remisi, Delapan Bebas
Iman mengatakan, negara seharusnya hadir sebagai sebuah lembaga netral. Negara tidak boleh berpihak kepada kelompok mayoritas dengan memunculkan kebijakan yang seolah netral, tetapi mengorbankan kelompok minoritas.
"Kuncinya, bagaimana komunikasi/negosiasi, sehingga konflik yang bernuansa negatif bisa direduksi menjadi sebuah konflik yang bernuansa positif," katanya. (OL-3)
