Laut Lewoleba Rawan Dicemari Tumpahan Minyak dari Kapal Tenggelam

HINGGA hari keenam tenggelamnya KM Shinpo 16, di Lembata, Nusa Tenggara Timur, ternyata menyisakan persoalan rumit. Dari proses hukum, aktivitas bongkar muat, proses evakuasi, hingga mengatasi tumpahan minyak.
 
Kini, persoalan besar yang butuh penanganan cepat ialah 15 ton bahan bakar minyak jenis solar yang masih tersimpan di dalam bangkai KM Shinpo 16 yang tenggelam di Pelabuhan Lewoleba. BBM yang terisi penuh di rangka kapal itu dikhawatirkan meluber keluar dan mencemari teluk Lewoleba.

Karena itu, pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3, Lewoleba, menyurati pemilik kapal, baik KM Shinpo 16 maupun KM Maju 8, untuk segera menyiapkan oil bomb guna mengurung tumpahan minyak yang lambat laun mulai keluar dari dasar kapal. Pemilik kapal juga dibebankan tugas berat untuk mengevakuasi bangkai KM Shinpo 16.  

Sedangkan, Pemerintah Kabupaten Lembata, sebagai pihak yang mengeluarkan izin labuh tambat, memungut retribusi pelabuhan, dan mengelola Pelabuhan Lewoleba, terkesan cuci tangan. Pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Lewoleba hingga hari kelima pascatenggelamnya KM Shinpo 16, tidak pernah menerima komunikasi dari Pemkab Lembata guna mengatasi masalah ini.   

"Koordinasi dengan Pemda itu zero. Minimal, Pemda datang dan berkoordinasi. Atau mungkin saya yang salah atau bagaimana. Tetapi kita abdi negara perlu kerja sama dan saling membantu mengatasi masalah ini," ujar Bambang Arifin Atu.

Baca juga: Tahanan Kasus Pembuhunan Ditemukan Tewas di Rutan Ruteng

Bambang kepada Media Indonesia, Minggu (15/12), mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim penyelam guna memantau kondisi bangkai kapal. Dari hasil menyelam itu, pihaknya segera mengeluarkan surat kepada para pemilik kapal untuk segera mempersiapkan oil bomb, karena kondisi bangkai kapal itu mulai bergeser.  

"Kami khawatir jika kapal bergeser, minyak pasti tumpah. Karena itu, kami surati pemilik kapal untuk segera mempersiapkan oil bomb dalam waktu singkat. Fungsinya untuk memblokir minyak dalam air. Kalau minyak itu sudah dikurung, selanjutnya bisa disemprotkan disfersan, dengan sendirinya minyak jadi kristal dan tenggelam ke laut. Bisa juga minyak yang terpisah dari air disedot untuk dimanfaatkan lagi," kata Bambang.

Sementara, aktivitas di Kantor Unit Pelayanan Pelabuhan Kelas 3 Lewoleba, padat. Selain mengurus izin berlayar sejumlah kapal pelayaran rakyat dan berkoordinasi dengan pihak Pelni untuk melabuhkan KM Bukit Siguntang, para petugas di kantor itu juga menjamu para petugas dari KNKT serta petugas dari KSOP L Say Maumere yang memeriksa nakhoda dan ABK kapal yang terlibat tabrakan itu, guna mengetahui sebab-sebab terjadi kecelakaan.  

Para petugas KSOP L Say Maumere yang memeriksa ABK dan perwira kapal tersebut yakni Alexander S Milinta, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK), serta Arman Ismail dan Johendi, bagian Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli.

Sementara itu, Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Lembata, Paskalis Tapobali, mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan para pihak untuk proses evakuasi. Tapobali hanya menjelaskan singkat, pihaknya memberi batas waktu 30 hari kepada pemilik kapal untuk mengevakuasi bangkai KM Shinpo 16. (OL-1)