Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
SEJAK 2005 komponen masyarakat menginginkan Provinsi Bali memiliki payung hukum berupa undang-undang yang bisa dipakai untuk memperkuat keberadaan Bali dengan kekayaan adat istiadat, kesenian, tradisi, dan kearifan lokal.
Hingga saat ini, Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur; yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
Undang-undang ini sudah kurang sesuai dengan kondisi saat ini, karena yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam Undang-undang ini, Bali, NTB, dan NTT merupakan negara bagian bernama Sunda Kecil sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat. Selain itu, Undang-undang ini hanya bersifat administratif, tidak memberi kerangka hukum pembangunan Bali secara utuh sesuai potensi dan karakteristik, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman dalam pembangunan daerah Bali.
"Oleh karena itu, saya berpandangan bahwa Bali memerlukan undang-undang tersendiri, bukan untuk menjadi Daerah Otonomi Khusus, tetapi agar sesuai dengan UUD NRI 1945 dan NKRI serta menjadi kerangka hukum untuk mengisi dengan pembangunan Bali ke depan. Agar Bali tetap eksis, berkelanjutan, dan berdaya saing, guna menghadapi dinamika permasalahan dan tantangan dalam skala lokal, nasional, dan internasional," kata Gubernur Bali, I Wayan Koster, Rabu (11/12/2019).
Ia mengatakan, sejak setahun lalu telah dibentuk tim untuk menyusun Draf Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Bali dan naskah akademik yang dirumuskan sesuai dengan arahan Visi Pembangunan Bali ke depan.
Gubernur mengatakan dasar pertimbangan RUU Provinsi Bali antara lain keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan alam lingkungan yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana dan kearifan lokal Sad Kertih.
"Masyarakat Bali memiliki adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang adiluhung sebagai jati diri yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Serta menjadi bagian kekayaan kebudayaan nasional sesuai sesanti Bhinneka Tunggal Ika," kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali itu.
Sebagai langkah awal, RUU Provinsi Bali sudah dipaparkan atau disosialisasikan secara terbatas sebanyak dua kali yang dihadiri oleh anggota DPR RI Dapil Bali, anggota DPD RI Dapil Bali, Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali, Bupati/Wali Kota se-Bali, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua Lembaga Organisasi Keumatan semua Agama se-Bali, Rektor Perguruan Tinggi, dan tokoh masyarakat se-Bali. Semua pihak mendukung RUU tersebut, yang dibuktikan dengan menandatangani pernyataan secara tertulis.
Gubernur menambahkan, pihaknya telah melakukan audiensi pada tanggal 26 November 2019 dengan Komisi II DPR-RI dan Ketua DPD-RI, serta tanggal 5 Desember 2019 dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Hukum dan HAM RI.
"Komisi II DPR-RI, DPD-RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI memberi respon positif dan sangat mendukung aspirasi Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali mengusulkan RUU Provinsi Bali, masuk dalam Program Legislasi Nasional," ujarnya.
baca juga: Harga Sembako di Pantura Merangkak Naik Jelang Natal
Sebagai bukti dukungan, Ketua DPD RI La Nyala Mattaliti telah bersurat kepada Pimpinan Komite I DPD-RI untuk melakukan pembahasan terhadap Draft RUU tentang Provinsi Bali secara Tripartit antara DPD-RI bersama DPR-RI dan Pemerintah. Sedangkan Mendagri Tito Karnavian telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR-RI bahwa ada urgensi revisi Undang-Undang RI Nomor 64 Tahun 1958, Kementerian Dalam Negeri mendukung aspirasi masyarakat Bali, agar kiranya yang terhormat Ketua DPR-RI dapat memasukkan rencana perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 dalam Prioritas Daftar Program Legislasi Nasional Tahun 2020. (OL-3)
Nikmati malam penuh cita rasa di Pullman Bali Legian Beach dalam acara Roll, Puff & Pour, Jumat 11 Juli 2025.
Keduanya tersesat ketika memutuskan untuk turun terlebih dahulu dan memisahkan diri dari rombongan.
SEORANG penumpang pesawat Jetstar JQ-110 rute Perth-Denpasar berinisial SRC, 59, warga negara Australia, terjatuh dan pingsan di area kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Minggu (6/7).
Dalam satu tahun terakhir, lebih dari 7.600 telur penyu berhasil ditemukan dan diselamatkan di Pulau Serangan. Dari jumlah itu, sekitar 4.000 telur berhasil menetas menjadi tukik.
PENCARIAN terhadap korban kapal KMP Tunu Prataman Wijaya yang karam di Selat Bali pada Rabu (2/7) malam terus dilakukan.
Kami mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi, terutama yang berkaitan dengan angkutan laut, untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem yang ada saat ini.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved