Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK memudahkan pelayanan kependudukan di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berencana mengeluarkan program baru berupa Go Dokumen Kependudukan (GO DOK).
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tasikmalaya, Imih Misbahul Munir mengatakan program GO DOK ini akan digulirkan pada 24 Oktober 2019. Agar masyarakat bisa secepatnya melakukan proses lebih cepat tanpa menunggu lama.
"Go Dokumen Kependudukan ini nantinya akan meringankan masyarakat yang sibuk dengan pekerjaannya atau tidak bisa keluar rumah dan lainnya. Warga bisa secara langsung menghubungi nomor petugas Disdukcapil 082126128404. Nomer tersebut supaya masyarakat bisa cepat mendapat proses Dokumen Kependudukan," ujarnya, Sabtu (19/10).
Imih mengatakan, GO DOK bisa membantu meringankan beban untuk proses mengurus dokumen kependudukan. Terutama warga yang tidak bisa melakukannya karena sibuk bekerja dan susahnya untuk keluar rumah.
baca juga: Stok Beras di Bengkulu Selama Kemarau Aman
"Petugas akan memproses kebutuhan warga yang bersangkutan, baik itu pembuatan akta kelahiran, KTP Elektronik, KIA, akte kelahiran, kartu keluarga, surat pindah, dan dokumen lainnya. Selama proses tersebut nantinya akan dikirimkan ke alamat rumah yang dituju dan pengiriman tanpa pungutan alias gratis," katanya.
Untuk saat ini baru dua petugas GO DOK dari Disdukcapol yang melayani layanan aplikasi tersebut. Rencananya petugas akan ditambah menjadi 10 orang. (OL-3)
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Dukcapil Kemendagri membuka layanan perekaman ulang dan cetak KTP-e di Otonomi Expo 2025 hingga 30 Agustus.
Akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Masyarakat perdesaan yang ingin tinggal di DKI Jakarta diingatkan untuk memiliki surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved