Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengusulkan pemerintah menerbitkan Inpres soal kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun contigency plan terkait potensi kebencanaan, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
"Mungkin di satu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya. Melalui itu akan dikenali masalahnya, potensi dan solusinya," kata Doni pada Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kediaman Gubernur Jambi, Senin malam (23/9).
Doni Monardo mengingatkan pemerintah daerah dengan seluruh komponennya harus benar-benar maksimal dalam pencegahan karhutla. Terhadap kebakaran yang terlanjur ada dan meluas, mau tidak mau harus penangananya harus mengerahkan segala sumber daya yang ada. Semua komponen masyarakat harus bersatu padu dan berkolaborasi menanganinya.
"Ke depan Inpres tentang Karhutla perku diintegrasikan, perlu perbaikan, sehingga dari hulu ke hilir akan ada satu kesatuan komando," ungkap Doni Monardo.
Doni Monardo menggambarkan, kerugian akibat bencana karhutla dan kabut asap sangat besar. Dia mengilustrasikan bencana karhutla 2015, kerugian yang ditimbulkan menembus US$16,17 mliar. Jauh lebih besar dengan nilai kerugian bencana tsunami Aceh yang bernilai sekitar US$7 miliar.
Ditambahkannya, BNPB tidak cukup hanya masuk ke dalam hal-hal yang bersifat teknis, tetapi juga ke masalah strategis. Sehingga semua upaya pencegahan dan mitigasi masuk ke dalam satu sistem. Untuk mewujudkan itu, sebut Doni memerlukan kolaborasi dan kerja sama yang terintegrasi oleh semua komponen. Data BNPB menyebutkan lahan yang terbakar di Tanah Air pada 2019 ini (per tanggal 31 Agustus 2019) seluas 328.000 Ha. Karhutla paling luas terjadi di Nusa Tenggara Timur.
Anehnya, kata Doni, di NTT kabut asapnya tidak parah seperti di Sumatra dan Kalimantan. Penyebabnya yang terbakar adalah lahan mineral yang berbatuan dan ilalang. Sedangkan karhutla di Jambi sudah mencapai 11 ribu hektare. Separuh lahan terbakar itu adalah lahan gambut.
"Kedepan, bagaimana kita membuat konsep jangka panjang agar generasi kita bisa mengenali dan menikmati kekayaan hutan. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita,"tututp Doni Monardo mengingatkan.
Sementara itu Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan kehadiran Kepala BNPB Doni Monardo, termasuk Pangdam II Sriwijaya memberikan semangat bersama untuk penuntasan masalah karhutla di Jambi.
baca juga: Kota Jambi Akhirnya Diguyur Hujan
Gubernur menjelaskan bahwa Satgas Terpadu Penanganan dan Pengendalian Karhutla se Provinsi Jambi selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan karhutla. Namun tantangan yang sulit, membuat kebakaran dan kabut asap masih muncul di lahan gambut. (OL-3)
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved