Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengusulkan pemerintah menerbitkan Inpres soal kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun contigency plan terkait potensi kebencanaan, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
"Mungkin di satu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya. Melalui itu akan dikenali masalahnya, potensi dan solusinya," kata Doni pada Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di kediaman Gubernur Jambi, Senin malam (23/9).
Doni Monardo mengingatkan pemerintah daerah dengan seluruh komponennya harus benar-benar maksimal dalam pencegahan karhutla. Terhadap kebakaran yang terlanjur ada dan meluas, mau tidak mau harus penangananya harus mengerahkan segala sumber daya yang ada. Semua komponen masyarakat harus bersatu padu dan berkolaborasi menanganinya.
"Ke depan Inpres tentang Karhutla perku diintegrasikan, perlu perbaikan, sehingga dari hulu ke hilir akan ada satu kesatuan komando," ungkap Doni Monardo.
Doni Monardo menggambarkan, kerugian akibat bencana karhutla dan kabut asap sangat besar. Dia mengilustrasikan bencana karhutla 2015, kerugian yang ditimbulkan menembus US$16,17 mliar. Jauh lebih besar dengan nilai kerugian bencana tsunami Aceh yang bernilai sekitar US$7 miliar.
Ditambahkannya, BNPB tidak cukup hanya masuk ke dalam hal-hal yang bersifat teknis, tetapi juga ke masalah strategis. Sehingga semua upaya pencegahan dan mitigasi masuk ke dalam satu sistem. Untuk mewujudkan itu, sebut Doni memerlukan kolaborasi dan kerja sama yang terintegrasi oleh semua komponen. Data BNPB menyebutkan lahan yang terbakar di Tanah Air pada 2019 ini (per tanggal 31 Agustus 2019) seluas 328.000 Ha. Karhutla paling luas terjadi di Nusa Tenggara Timur.
Anehnya, kata Doni, di NTT kabut asapnya tidak parah seperti di Sumatra dan Kalimantan. Penyebabnya yang terbakar adalah lahan mineral yang berbatuan dan ilalang. Sedangkan karhutla di Jambi sudah mencapai 11 ribu hektare. Separuh lahan terbakar itu adalah lahan gambut.
"Kedepan, bagaimana kita membuat konsep jangka panjang agar generasi kita bisa mengenali dan menikmati kekayaan hutan. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita,"tututp Doni Monardo mengingatkan.
Sementara itu Gubernur Jambi Fachrori Umar mengatakan kehadiran Kepala BNPB Doni Monardo, termasuk Pangdam II Sriwijaya memberikan semangat bersama untuk penuntasan masalah karhutla di Jambi.
baca juga: Kota Jambi Akhirnya Diguyur Hujan
Gubernur menjelaskan bahwa Satgas Terpadu Penanganan dan Pengendalian Karhutla se Provinsi Jambi selama ini telah melakukan berbagai upaya untuk memadamkan karhutla. Namun tantangan yang sulit, membuat kebakaran dan kabut asap masih muncul di lahan gambut. (OL-3)
MANGGALA Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatra, Ditjen Gakkumhut melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatra
Tim gabungan Polda Kalbar, BPBD Kubu Raya, dan pemadam swasta memadamkan karhutla seluas empat hektare yang berlangsung lima hari di radius 1–2 kilometer dari Bandara Supadio.
Pemerintah kini mengedepankan perubahan paradigma pengendalian karhutla dengan fokus utama pada pencegahan sebagai langkah antisipatif.
Studi terbaru Cedars-Sinai mengungkap lonjakan drastis serangan jantung dan gangguan paru pasca-kebakaran hutan LA Januari 2025.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Riau akan mengakhiri masa status siaga darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) pada 30 November 2025.
Efikasi masyarakat dan norma kelompok terbukti lebih berpengaruh terhadap partisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dibandingkan pendekatan berbasis rasa takut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved