Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
GABUNGAN Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberi perhatian kepada eksportir lokal, khususnya bagi pelaku usaha produk hortikultura.
Hal itu dilontarkan Ketua Umum GPEI Provinsi Sulteng melalui Wakil Sekjen GPEI, Irjan A Siradjuddin, menyikapi menurunnya angka ekspor di bidang pertanian dan hortikultura di Sulteng pascabencana yang menimpa wilayah tersebut September 2018 silam.
Melalui keterangan tertulis Minggu (22/9), Irjan mengatakan, ada beberapa faktor terjadinya pelambatan di bidang ekspor di Sulteng, khususnya pada produk pertanian. Yang pertama, karena kurangnya sinergitas yang terbangun antara GPEI dan pengambil kebijakan dalam hal ini Pemprov Sulteng.
"Kami berharap ke depannya keberadaan GPEI Sulteng diajak serta duduk bersama dalam mengatasi persoalan menurunnya ekspor pada produktivitas pertanian. Pemerintah jangan hanya membuat kegiatan yang seremonial, akan tetapi tidak ada solusi bagi pelaku usaha. Kami khawatir Sulteng terus tertinggal dengan daerah-lainnya," ujar Irjan saat menjadi narasumber dalam diskusi 'Meningkatkan Kegiatan Ekspor di Daerah dalam Mendukung Program Pemerintah' di Palu, Sulteng, belum lama ini
Selain itu, kata Irjan, gempa dan likuifaksi yang menimpa Palu, Donggala, dan Sigi tahun lalu berdampak pada penurunan produksi padi cukup signifikan, yakni sebanyak 1.074 ton dari luas tanam 353 hektare dengan produktivitas 54,62 per hektare.
Penurunan produksi ini sangat merugikan petani. Akibatnya, lanjut Irjan, petani di daerah itu belum sepenuhnya mengolah lahan mereka, karena sebagian masih merasa trauma.
Baca juga: Gubernur Sulsel Perintahkan Tindak Tegas Pelaku Karhutla
"Belum lagi dengan produktivitas lain, seperti cokelat, kelapa kakau, dan beberapa produk unggulan lainnya di Sulteng mengalami penurunan yang signifikan," ucap Irjan.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada kepada pemerintah agar membentuk tim untuk membahas persoalan ekspor di daerah Sulteng pascabencana.
"Di mana tim di dalamnya terdiri atas dinas terkait, kemudian kami dari GPEI itu sendiri untuk duduk bersama dalam membahas mengenai progres ke depan yang terkait dengan ekspor produk pertanian daerah," ujarnya.
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Bidang Perdagangan Luar Negeri Provinsi Sulteng menyatakan pihaknya akan meningkatkan promosi untuk memperkenalkan produk unggulan yang ada di wilayahnya agar dapat diekspor.
"Pada 16 Oktober nanti kami akan melakukan pendampingan bagi pelaku usaha pada pameran Trade Ekspo Indonesia. Dan kegiatan itu langsung didampingi oleh Kementerian Perdagangan. Kami akan membawa pelaku usaha, diantaranya dari Kopi Bintang yang akan mengikiti pendidikan bagaimana cara melakukan kegiatan ekspor," ujar Kabid Perdagangan Luar Negeri, Ida Nursanti.
Pihaknya juga akan terus meningkatkan produk unggulan di Sulteng, seperti di bidang perikanan, perkebunan, dan pertanian.
"Dari produk pertanian seperti jagung, dari perkebunan cokelat dan kopi, sementara dari sektor perikanan ada rumput laut dan ikan," pungkas Ida. (RO/OL-1)
Sebagai salah satu produsen kelapa terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang belum tergarap maksimal.
MENTERI Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akan memanggil sejumlah eksportir untuk membahas potensi gangguan pasokan akibat penutupan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Januari 2026 mencapai 22,16 miliar dolar AS atau tumbuh 3,39 persen dibandingkan Januari 2025
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
AKSI unjuk rasa yang digelar Serikat Buruh Industri Morowali Indonesia (SBIMI) di depan kantor PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Langkah sistematis dalam menerapkan prosedur keselamatan dinilai menjadi kunci utama dalam melindungi hak-hak dasar tenaga kerja.
GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, terus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), khususnya di kawasan industri strategis seperti Morowali.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved