Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
DALAM rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Pekanbaru, Senin (16/9) dotekankan bahwa Provinsi Riau membutuhkan penanganan karhutla terpadu dari berbagai pihak. Kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau semakin membutuhkan penanganan terpadu dari berbagai pihak.
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza yang juga diundang dalam rapat terbatas menyampaikan bahwa BPPT siap melakukan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
"Kami terus berfokus melakukan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca di provinsi Riau ini, yang dilaksanakan oleh Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT, guna memadamkan titik api akibat kebakaran hutan dan lahan," papar Hammam dalam keterangan resmi di Pekanbaru, Senin (16/9).
Teknologi modifikasi cuaca, atau biasa disebut hujan buatan tambah Hammam merupakan langkah penting, terkait pengurangan risiko bencana Karhutla.
"Dengan pelaksanaan hujan buatan ini, kami juga berupaya melakukan manajemen mitigasi bencana, melalui solusi teknologi modifikasi cuaca," jelasnya.
Dibandingkan dengan provinsi yang tidak melakukan TMC, pelaksanaan TMC untuk Karhutla di Riau disebut Hammam, mampu menekan hotspot.
"Namun dengan adanya peningkatan eskalasi pada beberapa hari terakhir ini, maka masih ada upaya bersama yang harus diperbaiki," jelasnya.
Operasi TMC terang Hammam, mampu menghasilkan air dalam jumlah yang sangat banyak, hingga jutaan meter kubik per hari jika dilakukan pada saat yang tepat.
"Namun ini tergantung dari ketersediaan awan. Oleh karena itu pelaksanaanya harus terencana dengan baik. Serta memerhatikan level air gambut dan keberadaan awan," paparnya.
Untuk bisa melakukan peran penanganan Karhutla dengan optimal, Hammam meminta agar BPPT diberikan penugasan nasional dan memiliki independensi melakukan operasi TMC yang berkelanjutan.
"Agar operasi TMC dapat dilakukan secara berkelanjutan, kami juga butuh didukung oleh anggaran, peralatan utama yakni pesawat, dan kesiapan sumberdaya manusia, mulai dari perekayasa dan peneliti," papar Hammam.
Berdasarkan perkiraan BMKG pada sebulan kedepan iklim di Indonesia masih kering. BPPT BPPT akan terus berupaya melakukan peningkatan efektifitas TMC dengan menambahkan penggunaan upaya Kapur Tohor aktif (CaO) sebagai bahan semai.
"Kami akan tingkatkan upaya TMC, dengan upaya Kapur Tohor aktif (CaO) sebagai bahan semai, disemai pagi hari untuk meningkatkan kualitas udara yang memudahkan pertumbuhan awan. Setelah awan tumbuh baru disemai dengan NaCl pada siang hingga sore," jelasnya.
baca juga: TP4D Surutkan Niat untuk Korupsi
Lebih lanjut Hammam mengharapkan, TMC atau modifikasi cuaca harus dilakukan secara sistemik. Kontrol terhadap kandungan air lahan gambut baik berupa kelembapan gambut maupun tinggi muka air gambut harus selalu terkendali, baik melalui sistem informasi, penyebaran sensor IOT, dan integrasi big data lahan gambut. (OL-3)
Sebagai negara dengan area hutan yang didominasi oleh lahan gambut, komitmen pemerintah dalam melakukan upaya pencegahan dan mitigasi karhutla dinilai masih harus terus ditingkatkan.
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved