Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
DITJEN Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyegelan terhadap lahan seluas 4,25 hektare konsesi perusahaan kelapa sawit asal Malaysia PT Adei Plantation di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (13/9) petang.
Dengan tindakan penyegelan penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau itu, sejauh ini Gakkum KLHK telah melakukan penyegelan dengan total mencapai 11 perusahaan.
"Ini bukti keseriusan kami dalam menindak kasus karhutla. Jumlah 11 perusahaan ini adalah perkembangan dalam dua minggu terakhir," jelas Direktur Penindakan PPLH Gakkum KLHK, Sugeng Riyanto, kepada Media Indonesia usai penyegelan di distrik Nilo konsesi inti PT Adei Plantation di Kabupaten Pelalawan, Riau.
Dijelaskannya, dalam kasus PT Adei Plantation yang mempunyai total luas lahan 12.860 hektare, penyegelan dilakukan terkait proses penyelidikan kasus karhutla di konsesi inti perusahaan pada 7 September lalu.
Gakkum KLHK menerima laporan peristiwa pada 9 September dan menindaklanjuti dengan tindakan segel lahan yang terbakar seluas 4,25 hektare.
Baca juga: Pemerintah Diminta Bentuk Kementerian Khusus Kebudayaan
"Setelah ini dilakukan pemeriksaan saksi, barang bukti, dan apabila ditemukan dua alat bukti dilanjutkan proses penyidikan serta pelimpahan ke kejaksaan. Sampai saat ini belum ada tersangka dalam kasus PT Adei," jelas Sugeng.
Dia menambahkan, selain PT Adei Plantation, sejumlah perusahaan lainnya yang telah disegel seperti PT Arara Abadi, PT RAPP, PT Gelora Sawit Makmur, PT SRL, dan lainnya.
Sebanyak 11 perusahaan yang telah disegel itu masih proses penyelidikan baik itu untuk kasus administrasi, pidana, dan perdatanya.
"Kita juga telah melakukan penindakan terhadap banyak perusahaan untuk kasus karhutla di seluruh Indonesia terutama di Sumatra dan Kalimantan," ungkapnya.
Sementara Grup Manager PT Adei Plantation, Indra Gunawan, mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam pencegahan karhutla di wilayah konsesinya. Apalagi perusahaan masih dalam proses penyelesaian denda administrasi sebesar Rp5 miliar dalam kasus karhutla 2015 lalu.
"Kebakaran terjadi secara tiba-tiba. Api berasal dari tengah-tengah lahan lalu kepulan asap termonitor oleh menara pengawas. Kami lalu mengirimkan sebanyak 150 personel tim pemadam dan 10 eskavator. Dalam waktu 5 jam api bisa dipadamkan," jelas Indra seraya menambahkan kebakaran berlangsung dari jam 17.00 hingga 22.00 WIB pada 7 September lalu. (OL-1)
Menteri KLH/BPLH, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa dunia usaha harus mengambil peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla.
"Jadi saat wilayah yang mudah terbakar meluas, kami mohon bantuan, dukungan yang berada di Provinsi Riau benar-benar menjaga jangan sampai lahan itu terbakar,"
Polda Riau sedang terus menginvestigasi motif para tersangka di balik insiden Karhutla.
Satgas Udara diperkuat dengan dua helikopter patroli, tiga helikopter water bombing, dan dua pesawat modifikasi cuaca milik BNPB.
BMKG memperingatkan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Riau dan sekitarnya, menyusul puncak musim kemarau awal Agustus.
IP menjelaskan bahwa kabut asap di Batam lebih dipengaruhi oleh aktivitas lokal, seperti pembakaran sampah, serta arah dan kecepatan angin, bukan asap kiriman dari wilayah lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved