Asa Masyarakat Indonesia Timur

SETELAH berjalan hampir lima tahun, program tol laut kini menjadi bagian tak terpisahkan bagi masyarakat di daerah, khususnya di Indonesia timur. Bupati Kepulauan Aru, Johan, mengungkapkan kapal tol laut sangat dirindukan masyarakatnya.

Tol laut yang merupakan prog­ram pemerintah pusat untuk mendistribusikan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang tinggal di pulau-pulau. Sebaliknya tol laut mengangkut hasil-hasil  pertanian dan laut masyarakat bagian timur untuk dipasarkan ke Pulau Jawa.

Johan mengatakan, tol laut sangat dibutuhkan dan dirindukan masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menyatakan, selama ini masyarakat Bursel masih menggunakan perahu layar dan  kapal ukuran kecil untuk mengangkut kebutuhan sembilan bahan pokok dan lainnya.

Biaya angkutannya juga cukup tinggi.Karenanya, melalui program tol laut, persoalan itu terjawab sehingga memudahkan dan membantu masyarakat di daerah.

Senada dengan itu, Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach menegaskan bahwa masyarakat di wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Timor Leste sangat mengapresiasi program tersebut.Ini khususnya dalam menekan disparitas harga kebutuhan pokok serta menjaga ketersediaan stok kebutuhan pokok di daerahnya.

Benyamin mengakui pada awal program tersebut, harga barang turun sangat signifikan karena seluruh pengiriman barang disubsidi atau door to door, tapi seiring perjalanan waktu karena subsidinya dikurangi, pelayaran transportasi barang hanya bersifat port to port sehingga ada biaya tambahan bagi pengusaha.

Hal itu berakibat harga barang di kabupaten walaupun datang dari lokasi produksi tidak berbeda jauh dengan barang yang sama dari daerah distribusi terdekat. “Sebagai contoh saat ini barang tol laut dari Surabaya harganya hanya berbeda sedikit dari harga barang yang sama dari Kupang atau Ambon,” kata Benyamin.

Saat ini program tol laut mampu menjangkau banyak pelabuhan laut di Maluku Barat Daya, seperti Pulau Moa dan Pulau Kisar.Tapi, Bupati mengatakan belakangan program tol laut di wilayahnya sedikit bermasalah soal rute kapal.

Awalnya, kapal tol laut langsung dari Surabaya menyinggahi pelabuhan di kabupaten itu. Tapi, sejak 2019 jadwalnya berubah, dari Surabaya kapal melewati pelabuhan di Maluku Barat Daya dan transit di Pelabuhan Kota Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Setelah itu baru balik ke Maluku Barat Daya.

“Kondisi itu menimbulkan masalah baru.Ini karena hampir 2 hingga 5 bulan sejak keluar dari Surabaya baru barang bisa tiba di wilayah kami.Hal ini kemudian menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan kelangkaan barang pokok karena waktu yang lama itu,” kata Benyamin.

Benyamin pun berharap pemerintah pusat juga perlu mendorong peningkatan kapasitas pelabuhan laut di wilayah-wilayah yang disinggahi sehingga mampu mempercepat efektivitas program.Tidak hanya itu, jika dimungkinkan jenis barang kebutuhan pokok penting bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah.

Benyamin mengatakan pihaknya sementara menyiapkan pembangunan gudang penampungan komoditas lokal di tiap pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut sehingga dapat menampung komuditas masyarakat sebelum diangkut dengan kapal tol laut.

Tidak hanya itu, pemerintah setempat juga mendorong kemandirian Bum-Des pada tiap desa sehingga diharapkan dapat berperan sebagai distributor bagi komuditas lokal untuk dipasarkan ke daerah produksi.

Kontribusi lain menurut Bupati, pihaknya membangun infrastruktur penunjang, seperti jalan, jembatan untuk mendekatkan lokasi produksi komoditas masyarakat dengan pelabuhan laut.  Kabupaten MBD sebagai daerah kepulauan, pihaknya mengupayakan adanya kapal pengumpul  sebagai transportasi lokal untuk mengumpulkan hasil komuditi masyarakat di tiap pulau agar dapat dibawa ke pelabuhan singgah kapal tol laut terdekat.

“Kontribusi kami bagaimana memanfaatkan tol laut untuk dapat dimanfaatkan oleh warga melalui fasilitas berbagai kebutuhan laut yang masih kurang untuk proses bongkar muat barang,” ungkap Benyamin. (Dro/HJ/PO/S3-25)