Tol Laut, Sambung-Menyambung Menjadi Satu Indonesia

SEBAGAI negara maritim yang memiliki wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia membutuhkan platform yang dapat menghubungkan seluruh wilayahnya dalam satu konektivitas. Untuk itulah Presiden Joko Widodo memiliki visi untuk menyambungkan seluruh Indonesia dalam satu kesatuan melalui tol laut.

Tol laut merupakan suatu bentuk konektivitas laut melalui kapal-kapal besar dari wilayah Indonesia bagian barat menuju Indonesia bagian timur dan sebaliknya secara teratur, terencana, dan kontinu atau berkelanjutan. Salah satu tujuannya mengatasi masalah disparitas atau perbedaan harga barang satu wilayah dengan wilayah lain.

Soalnya, disparitas harga menjadi salah satu penyebab pembangunan di Indonesia tidak merata. Ini karena biaya transportasi yang sangat tinggi sehingga berdampak pada perbedaan harga komoditas di satu pulau dengan pulau lain. Karenanya, pemerintah melalui tol laut menyubsidi transportasi dengan pelayaran yang rutin ke berbagai daerah.

Memasuki pelaksanaan tahun kelima, tol laut menebarkan sejumlah manfaat bagi masyarakat di Indonesia Timur. Untuk itu sejumlah tujuan utama menjadi target yang ingin dicapai Kementerian Perhubungan. Selain menghubungkan seluruh pelabuhan di Indonesia, tol laut juga menyediakan jaringan angkutan laut yang tetap dan teratur, meningkatkan konektivitas, dan melancarkan distribusi barang di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (T3P).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo, menyatakan bahwa seluruh angkutan laut yang memperoleh subsidi dari pemerintah merupakan armada tol laut dan harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan perekonomian nasional.“Jadi tol laut bukan hanya angkutan barang, tetapi semua elemen armada bersubsidi seperti, kapal logistik, kapal perintis, dan kapal ternak yang harus saling bersinergi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” terang Purnomo.

Kawasan Indonesia timur saat ini memang masih perlu dioptimalkan untuk bisa berkontribusi bagi kawasan barat terhadap perekonomian Indonesia. Namun di sisi lain, kebutuhan dasar masyarakatnya, seperti pangan, sandang, dan papan harus tetap terpenuhi dengan harga tak jauh berbeda dengan mereka yang berada di kawasan barat. Karenanya, penyelenggaraan tol laut harus terus berjalan tanpa melupakan proses pengawasan dan evaluasi agar dapat berjalan lebih efektif.

Gotong royong lintas sektoral

Disparitas harga senyatanya merupakan masalah lintas sektoral, bukan hanya menjadi pekerjaan Kementerian Perhubungan yang berkutat pada persoalan infrastruktur dan transportasi. Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan lembaga terkait lain juga memiliki sejumlah lini penting yang berkontribusi besar terhadap kelancaran arus distribusi barang.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan bahwa Kemendag terus berupaya mengurangi disparitas harga antardaerah atau antarpulau, khususnya untuk daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.Komitmen ini sejalan dengan visi poros maritim Indonesia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui kebijakan tol laut.

Salah satu upaya itu ialah gerai maritim.“Selama setahun terakhir Kemendag telah mengembangkan program gerai maritim dalam memanfaatkan kebijakan tol laut untuk mengurangi disparitas harga dan meningkatkan ketersediaan/pasokan,” tutur Enggar.

Program gerai maritim yang disinergikan dengan tol laut mampu mendorong pergerakan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah timur ke level wajar.Sejak pertama kali diluncurkan pada 2015, kebijakan maritim tersebut mampu mengurangi disparitas di beberapa daerah di wilayah timur sekitar 40%.

Berdasarkan data Kemendag, khususnya di Fakfak dan Kaimana di Papua, saat ini harga baja dan besi untuk bangunan turun sekitar 6%.Harga semen juga sudah lebih murah, yakni Rp500 ribu per sak dari sebelumnya Rp2 juta per sak. Konektivitas di jalur laut turut menekan harga bahan bakar minyak (BBM) di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal menjadi satu harga sama dengan di Pulau Jawa.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita, juga mengapresiasi terus bergulirnya program tol laut. Bahkan kapasitas angkutnya dari tahun ke tahun terus meningkat dari 2015 yang hanya satu kapal kini sudah menjadi enam armada kapal.

“Pada 2015 sampai dengan 2017 hanya ada satu kapal ternak mengangkut sebanyak 20.120 ekor (rata-rata 6.707 ekor per tahun).Pada 2018, enam kapal mengangkut 31.042 ternak.Pada tahun ini sampai dengan Agustus, tol laut sudah mengangkut 30.907 ternak. Jadi total ternak yang diangkut menggunakan kapal ternak sebanyak 82.069 ekor,” terang Diarmita.

Ia menerangkan dengan kehadiran kapal khusus ternak sangat dirasakan manfaatnya oleh peternak dan para pelaku usaha peternakan dalam mengirimkan ternak mereka. Selain jadwal yang teratur, kapal menjaga kondisi ternak mereka dengan fasilitas kapal yang memenuhi kaidah-kaidah kesejahteraan hewan (animal welfare).Akibatnya, susut bobot ternak sampai tujuan menjadi lebih minimal dibandingkan dengan angkutan laut nonkapal ternak, seperti kapal tradisional atau kargo.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, dari segi pencapaian total kinerja muatan yang diangkut dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan ada kenaikan. Misalnya, armada tol laut angkutan barang pada 2016 sebanyak 81.404 MT, pada 2017 meningkat menjadi 233.139 MT, dan 2018 menjadi 239.875 MT.

Armada kapal perintis yang turut menjadi bagian dari prog¬ram tol laut juga mengalami lonjakan muatan. Pada 2016 muatannya sebanyak 67.306 MT, 2017 meningkat menjadi 80.080 MT, dan 2018 sebesar 97.242 MT.

Begitu pun kapal ternak. Pada 2016 kapal berhasil mengangkut 1.998 MT, 2017 meningkat menjadi 2.101 MT, dan 2018 sebesar 8.534 MT.

Jumlah pelabuhan yang disinggahi juga terus bertambah. Pada 2016 angkutan perintis menyinggahi sebanyak 413 pelabuhan, 2017 menjadi 486 pelabuhan, dan 2018 menjadi 540 pelabuhan.
Angkutan barang juga tak berbeda.Pada 2016 kapal menyinggahi hingga 31 pelabuhan, 2017 43 pelabuhan, dan 2018 menjadi 61 pelabuhan. (S3-25)