Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
WARGA Dusun 1, Desa Riangkemie, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak menyangka bisa menikmati air bersih dengan mudah. Pasalnya, dana desa ini mampu memenuhi kebutuhan ratusan warga desa yang bertahun-tahun membutuhkan kehadiraan air bersih di daerah ini.
Untuk memperoleh air bersih, 109 keluarga terdiri dari 400 jiwa yang tinggal di dusun tersebut harus pergi ke sumber air yang berjarak sekitar 4 kilometer (km) dari dusun mereka. Untuk mengangkut satu jeriken air saja, waktu yang diperlukan dengan berjalan kaki sekitar satu hingga dua jam. Kondisi itu semmakin sulit, sepanjang musim kemarau.
Namun, sejak pemerintah desa setempat membangun jaringan pipa air dari sumber air berikut bak penampungan berkapasitas 20 ribu liter, warga mulai merasakan mudahnya memperoleh air bersih. Bahkan dari bak penampungan juga dibangun lagi jaringan pipa menuju rumah-rumah warga, sehingga kesulitan air bersih itu kini tinggal kenangan.
Pembangunan jaringan air bersih di Dusun 1, menurut Kepala Desa Riangkemie Tomas Lewar, menghabisan biaya Rp25 juta. Biaya pembangunan tersebut diambil dari Dana Desa 2019. "Masyarakat desa ini sangat merasakan manfaat dari dana desa. Apalagi di saat kemarau seperti ini, dana desa sangat berarti bagi kami," ujarnya, beberapa waktu lalu.
Dengan pembangunan bak penampungan, tuturnya, di musim kemarau sekalipun warga tetap bisa memperoleh air bersih, karena air yang keluar dari mata air langsung ditampung.
Selain untuk perluasan ja-ringan air bersih, lanjut Tomas, dana desa juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fasilitas kesehatan seperti posyandu dan sarana kesehatan lainnya. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan fisik menjadi fokus pengelolaan dana desa di daerah ini Desa Riangkemie.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur memberikan perhatian serius dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan badan usaha milik desa (bumdes). Sebab, dari 229 desa di kabupaten tersebut, sekitar 70% belum memaksimalkan peran bumdes.
Oleh karena itu, pemerintah setempat melalui kecamatan gencar memotivasi desa untuk memaksimalkan bumdes. Camat Tanjung Bunga Laurensius Nurak Hewen, mengatakan, sebanyak 16 kepala desa bersama sekretaris desa masing-masing berkumpul untuk berbagi ilmu terkait pengelolaan bumdes. Saat ini hanya tinggal 3 desa yang belum memiliki bumdes.
Tuntas 2020
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menargetkan 361 desa tertinggal di provinsi itu mentas pada 2020. "Ini target yang harus terealisasi dengan dukungan semua instansi terkait," kata Gubernur Khofifah ketika menyerahkan bantuan desa di Gedung Grahadi, Surabaya, beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bahu-membahu mewujudkan target itu. "Tolong semua OPD intervensi secara spesifik. Agar 2020 tidak ada desa tertinggal." (FL/N-1)
TERIK mulai menyengat. Seorang bocah laki-laki di Laimbaru, Desa Laindeha, Sumba Timur, masih berjibaku dengan jeriken lima liternya.
Selain pelayanan kesehatan, ratusan warga Desa Batas Batu Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan menikmati bantuan makan bergizi dan paket sembako serta air bersih
Dari sumber pendanaan yang selama ini terjadi untuk infrastruktur air, 90% masih dikeluarkan dari dana pemerintah, sementara partisipasi swasta baru sekitar 2%.
"Kami juga sudah mempersiapkan anggaran untuk operasional truk tangki penyuplai air bersih yang jumlahnya ada lima unit dengan kapasitas 5.000 liter dan 4.000 liter,"
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Warga protes karena sulit mendapat distribusi air bersih yang sudah berlangsung selama tiga bulan terakhir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved