Pemerintah Diminta Tingkatkan Ekspor Industri Kerajinan Tangan

KETUA Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (Asephi) Bali, Ketut Dharma Siadja, meminta kepada pemerintah untuk lebih serius dalam meningkatkan ekspor kerajinan tangan atau handicraft.

Menurut dia, sejak beberapa tahun belakangan ini industri handicraft tidak mengalami kenaikan nilai. Lesunya industri handicraft memang tidak lepas dari adanya perubahan generasi, dari konvensional ke generasi milenial.

Kendati demikian, pria yang akrab disapa Siadja, ini pun berupaya untuk mencari solusi dengan mengikuti tren desain yang tengah digandrungi oleh generasi milenial.

"Kami dari Asephi Bali tetap menyarankan kepada anggota agar tetap berinovasi membuat desain-desain baru yang sesuai dengan selera pasar, baik dari segi desain dan warna kekinian," kata Siadja dalam diskusi 'Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Penjualan Produk Handicraft dan Program Ekspor', Jumat (30/8), di Hotel Grand Kesambi, Bali.

Kendati demikian, upaya tersebut tak akan berjalan dengan baik jika pemerintah, baik lokal maupun pusat, tidak memberikan kemudahan akses dan membuka jendela lebar-lebar menuju pasar internasional. Birokrasi pemerintah yang dianggap rumit menjadi kendala bagi para eksportir untuk mengirim produk handicraft ke luar negeri.

Baca juga: Asa Pengembangan SDM Samboja Sambut Ibu Kota Baru

"Kami meminta kepada pemerintah agar tidak menambah berat peraturan-peraturan dalam hal melakukan aktifitas ekspor bagi para UKM.  Karena ada beberapa peraturan tambahan yang dinilai memberatkan para UKM di dalam melakukan kegiatan ekspor. Misalnya masalah ekspor jenis kerang dan kerajinan batu," jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima hari ini.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI, Eko Rudi Hartono, mengatakan, pihaknya sangat mendukung ekspor para industri kecil menengah (IKM). Hal itu dibuktikan dengan adanya kebijakan Dirjen Bea Cukai yakni KITE IKM untuk kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).

"Apa itu KITE IKM? Adalah layanan bebas biaya masuk dan tidak dipungut PPN untuk bahan baku impor dan mesin tujuan barang jadinya untuk di ekspor," kata Eko di tempat yang sama.

Ia menuturkan, saat ini sudah ada yang namanya pusat logistik berikat untuk IKM yaitu barang baku IKM yang bisa ditimbun selama 3 tahun di pusat logistik tanpa bayar biaya masuk dan pajak impor serta bisa dikeluarkan dari pusat logistik dengan mencicil.

"Dan bea cukai sudah memiliki klinik kepabeanan. Teman-teman para pengusaha IKM bisa memanfaatkan klinik kepabeanan. Kami di bea cukai ada agen fasilitas untuk mempotensi tentang kinerja di industri yang ada di Bali besar menengah kecil," jelas Eko. (RO/OL-1)