Bandara Baru Yogyakarta Tingkatkan Pariwisata

PRESIDEN Joko Widodo kemarin meninjau perkembangan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jokowi secara spesifik me­ninjau fasilitas terminal penumpang di lantai tiga bandara yang utamanya diperuntukkan bagi penerbangan internasional.

Jokowi mengungkapkan, terminal tersebut memiliki luas 219 ribu meter persegi dan dapat melayani hingga 20 juta penumpang tiap ta­hun setelah beroperasi pe­nuh nantinya.

“Ini betul-betul sebuah bandara yang sangat besar,” ujar Jokowi dalam ke­terangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Sebelum Bandara Interna­­sional Yogyakarta diba­ngun, para pengguna layanan transportasi udara dari dan menuju daerah itu biasa melalui Bandara Adisutjipto yang berada di Kabupaten Sleman. Padahal, bandara yang juga melayani penerbangan internasional tersebut diketahui hanya mampu melayani penumpang hingga 1,8 juta tiap tahunnya.

Presiden berharap bandara baru dimanfaatkan untuk menarik minat kunjungan ke Yogyakarta sekaligus meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Bandara Internasional Yog­yakarta nantinya juga akan terhubung dengan sejumlah moda transportasi. Terminal yang ditinjau Jokowi kali ini ditargetkan selesai dan dapat beroperasi pada akhir Desember 2019.

“Ini nanti diselesaikan Desember, kemudian plus nanti dihubungkan dengan kereta, selesai Maret (tahun depan),” tuturnya.

Selama peninjauan berlangsung, Presi­den tampak didampingi Ibu Negara Iria­na, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gu­bernur DIY Sri Sultan Ha­mengku ­Buwono X.

Sertifikat tanah
Presiden kemarin juga menyerahkan 3.800 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Presiden menjelaskan pemerintah berupaya keras agar seluruh rakyat memiliki sertifikat sebagai tanda bukti atas kepemilikan tanah atau lahan yang mereka miliki. Hal itu salah satunya diwujudkan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

“Dulu (dalam) satu tahun itu produksi sertifikat di seluruh Indonesia 500 ribu-600 ribu per tahun. Tahun ini 9 juta,” kata Jokowi. Presiden menargetkan di 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia telah besertifikat.

Dalam acara itu, Dirjen Infrastruktur Ke­­agrariaan, Adi Darmawan, mengatakan pihaknya berupaya mengejar target penerbitan sertifikat di Jawa Tengah. Ia memperkirakan pada 2023 seluruh bidang tanah di Jateng telah besertifikat. (Aiw/Mal/X-11)