Kajian Pemindahan Ibu Kota Harus Transparan

PARA pemimpin perguruan tinggi dan akademisi di Provinsi Lampung mendorong pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk melakukan kajian terkait dengan pemindahan ibu kota negara secara akuntabel dan transparan.

Rektor Institut Teknologi Sumatera (Itera) Ofyar Z Tamin mengatakan, alasan pemindahan serta lokasi yang dipilih harus didasari kajian yang profesional sebab hal itu bukan menyangkut kepentingan segelintir orang, melainkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Wacana pemindahan Ibu Kota sudah dimulai sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, sampai dengan Pak SBY. Ini tidak mudah dilakukan karena punya dimensi yang sangat luas," ujarnya dalam penandata-nganan kajian dan deklarasi DKI Lampung di Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), kemarin.

Menurutnya, perlu penekanan dan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa yang sedang disiapkan pemerintah bukan memindahkan Ibu Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan, bisnis, perdagangan, hiburan, dan jasa. Namun, lanjutnya, memindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta.

"Pusat perdagangan, industri, bisnis, hiburan, dan jasa akan tetap berada di Jakarta," ujarnya.

Meski Kalimantan disebut-sebut menjadi kandidat kuat ibu kota RI, Ofyar meyakini Lampung merupakan lokasi ibu kota baru yang paling tepat berdasarkan kajian ilmiah yang telah dilakukan tim relawan DKI Lampung bersama perguruan tinggi se-Lampung.

Dalam rapat terbatas kabinet pada 29 April lalu, Bappenas hanya mengajukan tiga provinsi di Kalimantan sebagai alternatif ibu kota. Namun, melalui media massa, Presiden Joko Widodo memberikan alternatif kepada provinsi lain, khususnya di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra untuk menjadi calon alternatif. Masyarakat juga dipersilakan menyampaikan apirasi terkait lokasi ibu kota yang baru.

Sementara itu, Ketua Harian Relawan DKI Lampung yang juga Rektor Institut Informatika dan Bisnis (IBI) Darmajaya Andi Desfiandi menambahkan, penetapan lokasi ibu kota negara harus objektif dan rasional serta terlepas dari kepentingan perorangan maupun kelompok. Jika Kalimantan telah dikaji, lanjutnya, ia meminta hasil kajian tersebut disampaikan kepada publik.

"Ibarat janur kuning, sudah melengkung saja masih bisa berubah. Meski Bappenas telah menyebut Kalimantan, apa pun kajiannya harus diserahkan, yang berhak mementukan ialah Presiden," ujarnya.

Setelah hasil kajian DKI Lampung disepakati dan ditandatangani seluruh elemen masyarakat, Tim Relawan DKI Lampung akan menyampaikan petisi dukungan dan memaparkan kajian tersebut kepada Bappenas, MPR, DPR, dan Presiden. (EP/N-1)