Forum Kepala SMK Dukung Wacana Pembubaran SMK

MUSYAWARAH Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Karawang, Jawa Barat mendukung upaya Gubernur Ridwan Kamil untuk melakukan pembubaran SMK yang tidak memenuhi syarat.

Sekretaris MKKS SMK Karawang, Lili Suhenda menjelaskan jumlah pelajar SMK saat ini mencapai 60% di Karawang. SMK menjadi pilihan terfavorit dibandingkan SMA.

Akan tetapi, dirinya mengakui lulusan SMK di Karawang masih kalah bersaing dengan lulusan SMK di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Hal tersebut karena bangak SMK yang memiliki kualitas guru, peralatan yang jauh di bawah standar.

"Tetapi yang SMK kualitasnya bagus juga banyak. Dari 112 SMK negeri maupun swasta, sekitar 50% lebih SMK kita sudah memiliki kualitas yang berstandar," kata Lili saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (19/7).

Baca juga: Ini Penyebab Tingginya Pengangguran SMK

Lili menilai pembuatan SMK di Karawang juga terkadang begitu mudah. Banyak sekolah SMK yang tiba-tiba berdiri tanpa diketahui oleh MKKS atau pengawas.

"Baru setelah kita ketahui, mereka baru kita bina. Harusnya mereka terlebih dahulu berkomunikasi kepada MKKS dan pengawas. Setelah itu ke Dinas Pendidikan," katanya.

Muncul SMK-SMK baru itu Lili akui, hampir setiap tahun terjadi di Karawang. Kendati jumlahnya hanya satu hingga dua sekolah saja.

"Biasanya mereka akan menumpang di gedung sekolah dasar atau madrasah," katanya.

Baca juga: Banyak Ciptakan Pengangguran, Emil Wacanakan Bubarkan SMK

Lili setuju dengan adanya verifikasi dari provinsi untuk memilih SMK-SMK yang memenuhi persyaratan. "Kalau saran saya jika tidak dibubarkan, SMK-SMK kecil ini bisa digabungkan," katanya.

Selain itu Lili juga meminta, perhatian pemerintah provinsi terhadap SMK harus lebih meningkat. Saat ini bantuan SMK dari provinsi hanya Rp600 ribu per murid dalam satu tahun. Berbeda dengan Jakarta yang saat ini bantuannya mencapai Rp600 ribu per bulan setiap muridnya.

"Pembinaan-pembinaan ini juga perlu ditingkatkan oleh pemerintah provinsi ," ucapnya.

Dengan peningkatan bantuan itu, Lili menilai akan ada pemerataan standar SMK. Tetapi dengan verifikasi yang tegas dan jelas pemerintah provinsi. (X-15)