Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung mendesak Presiden RI Joko Widodo memberikan saham PT Timah Tbk 10 persen kepada Pemprov Bangka Belitung. Wakil Ketua DPRD Babel, Toni Purnama mengatakan selama hampir tiga abad ini Babel hanya mendapatkan royalti 3 persen dari negara hasil pertambangan pasir timah.
"Selama tiga abad itu, menurutnya kerusakan daerah akibat penambang pasir timah oleh PT Timah tidak sebanding dengan kerusakan Babel. Bayangkan saja selama ini kita dapat royalti timah itu hanya 3% itu dibagikan ke-6 kabupaten dan kota. Tidak sebanding lah dengan kerusakan Babel ini," kata Toni Purnama, Selasa (16/7).
Untuk itu, DPRD Babel lanjut Toni mendesak Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan lebih intensif lagi memperjuangkan 10 persen saham PT Timah holding Inalum tersebut.
"Pak Gubernur kita minta ajak seluruh Bupati dan Walikota ke pemerintah pusat penjuangkan 10 persen saham PT Timah," ujarnya.
baca juga: Beban Pulau Jawa semakin Berat
Ia mencontohkan Pemprov Papua sudah mendapatkan saham dari PT Freeport. Dan sebentar lagi Sumsel akan minta saham ke Bukit Asam.
"Kita harapkan, Presiden dapat merealisasi 10 persen Saham PT Timah untuk Babel, agar pembangunan Babel lebih maju dari saat ini," harap Toni. (Ol-3)
Transformasi industri pertambangan menjadi isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, mengatakan bahwa sejak 2020, Indonesia sudah memastikan diri untuk menjalankan program hilirisasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Pertambangan terbuka (open-pit mining) di pulau kecil sangat berisiko, mengingat daya dukung lingkungannya yang rentan terhadap gangguan ekologis.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, upaya pembangunan dan pelestarian alam bisa dijalankan dengan bersamaan dan bertanggung jawab.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved