Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengintensifkan patroli terpadu untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Plt Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B Panjaitan, mengatakan pihaknya menggencarkan patroli mengingat sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki kemarau.
"Patroli terpadu dilaksanakan di provinsi-provinsi rawan karhutla, antara lain di sejumlah kabupaten di Sumatra dan Kalimantan," ujar Raffles, kemarin.
Berdasarkan data satelit NOAA (per 13 Juli), jumlah terpantau sebanyak 32 titik panas tersebar di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat.
Secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 13 Juli 2019, tercatat ada 646 titik panas di berbagai daerah. Berdasarkan luasannya, karhutla sepanjang tahun ini (data Januari-Mei 2019) tercatat 42.740 hektare.
Raffles juga menyampaikan, hingga kini sudah lima provinsi yang telah menetapkan status kedaruratan bencana karhutla. Penetapan dilakukan pemerintah daerah agar antisipasi dilakukan sejak dini. Lima provinsi itu ialah Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Meluas
Karhutla yang terus meluas di sejumlah titik di Kabupaten Flores Timur, NTT, menyisakan kekecewaan warga terkait lambannya sikap pemerintah daerah. Tak hanya itu, kebakaran juga menyebabkan ribuan tanaman mente serta tanaman perkebunan lainnya seperti jati dan mahoni juga ikut hangus.
Sejumlah titik panas juga mulai bermunculan di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Kepala Stasiun Meteorologi Umbu Mehang Kunda Sumba Timur, Elias Lamahelu, menjelaskan dua titik panas terdapat di Kecamatan Haharu. Namun, dia belum memastikan titik panas itu apakah berada di area taman nasional atau di ladang masyarakat.
Puluhan desa di 17 kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, juga dipetakan rawan karhutla. Warga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. "Daerah paling rawan kebakaran hutan di Kecamatan Bantarujeg dan Kecamatan Majalengka," kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Permana. (Dhk/UL/PO/RF/FB/X-11)
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah luas lahan yang terbakar dari 1 Januari hingga 3 Agustus 2024 seluas 384,85 hektare
Ada pun total kerugian akibat kebakaran di Kabupaten Kuningan mencapai Rp17 miliar
Pembuatan sekat bakar penting dilakukan guna meminimalisir terjadinya kebakaran. Dengan adanya sekat bakar, saat terjadi kebakaran api tidak akan menjalar ke areal yang lebih luas.
Hingga Rabu sore, kobaran api masih dalam proses pemadaman oleh masyarakat dan pihak terkait.
Sebanyak 300 petugas gabungan dikerahkan untuk memadamkan kobaran api sejak Rabu (4/9) lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved