Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
POLRES Banyumas, Jawa Tengah akan menindak tegas praktik perjudian dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 257 desa di Banyumas. Polres tidak akan kompromi dalam menindak mereka yang melakukan taruhan uang dalam pilkades tersebut. Kapolres Banyumas Ajun Komisaris Besar Bambang Yudhantara Salamun menegaskan kalau pihaknya siap menindak tegas para botoh (penjudi) dalam pilkades.
"Dalam pilkades serentak, salah satu yang harus diwaspadai adalah para botoh atau penjudi dalam pilkades. Kami tidak segan-segan untuk menindak tegas para penjudi pilkades kalau memang ada. Praktik perjudian dalam pilkades dapat memicu kekisruhan, sehingga harus ditindak tegas," kata Kapolres, Selasa (2/7).
Polres Banyumas telah menyiapkan 1.000 personel untuk melakukan pengamanan pada pilkades serentak 23 Juli mendatang. Polres akan menerjunkan 5-6 personel di masing-masing desa. Sehingga polres bakal meminta bantuan polres tetangga seperti Cilacap, Purbalingga dan Kebumen dengan total tambahan 180 personel.
"Masing-masing desa akan ditempatkan 5-6 personel, tergantung kondisi desanya," ujarnya.
Diungkapkan oleh Kapolres, jika pemetaan wilayah-wilayah yang rawan sudah dilaksanakan. Dengan adanya pemetaan tersebut, maka akan diketahui potensi kerawanannya dan dijadikan patokan untuk rencana pengamanannya.
"Salah satu upaya preventif yang dilakukan kepolisian adalah dengan melakukan pendekatan kepada para calon kades melalui anggota Babinkamtibmas. Pendekatan semacam itu penting untuk meredam gejolak politik di tingkat desa," jelasnya.
baca juga: Jumlah Wajib Pajak di Temanggung Rendah
Ada sejumlah kecamatan yang dinilai rawan di antaranya adalah Kecamatan Cilongok, karena seluruh desa menggelar pilkades. Kemudian di Kecamatan
Sumbang serta kecamatan lainnya.
"Masing-masing kecamatan telah dipetakan kerawanannya sehingga kami dapat mengatur pola pengamanannya," tambahnya. (OL-3)
Seluruh personel atau tim gabungan dalam pelaksanaan pengamanan pelaksanaan pilkades serentak sudah siap diterjunkan
Pilkades baru akan dilaksanakan pada 2025. Itupun dilakukan bagi desa yang kepala desanya merupakan pergantian antarwaktu (PAW).
Pelaksanaan Pilkades serentak 77 Desa di Kabupaten Tangerang sudah tiga kali diundur.
Dengan keberadaan gerai-gerai vaksin di setiap tempat pemilihan suara (TPS) tersebut, diharapkan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi.
Pada prinsipnya, tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa lebih kepada agar berbagai program bisa terselesaikan dengan maksimal.
Wacana perpanjangan jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan maladministrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved