Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH Provinsi Kalteng sedang mempersiapkan cetak biru (blue print) sebagai kerangka kerja terperinci (arsitektur) untuk landasan pembuatan kebijakan.
Cetak biru ini diperlukan Kalteng bila nantinya pemerintah pusat menunjuk daerah ini sebagai ibu kota pemerintahan masa depan.
"Kita sudah sampaikan hal ini (pembuatan cetak biru) kepada Presiden dan beliau memerintahkan kepala Bappenas untuk membantu Kalteng," ujar Gubernur Kalteng Sugianto Sabran kepada wartawan di Palangka Raya, Selasa (25/6).
Dijelaskan Sugianto, kelemahan Kalteng dengan daerah lain karena selama ini tak mempunyai cetak biru, padahal hal tersebut sangat diperlukan. Dengan adanya blue print, maka dapat diketahui peruntukan daerah permukiman, perkantoran, infrastruktur serta perekonomian. hal ini supaya tidak ada tumpang tindih,ujarnya.
"Dengan adanya blue print, siapa pun yang ke depannya menjadi gubernur sudah mempunyai patokan. Hal ini supaya tidak tumpang tindih," tegas Sugianto Sabran.
Baca juga: Festival Budaya Isen Mulang Ajang Promosi Budaya Kalteng
Blue print akan mampu memetakan kekuatan Kaltemg, sehingga untuk investor agribisnis misalnya, bisa datang ke Kabupaten Pulang Pisau. Sementara jika mau melakukan pengalengan ikan air tawar bisa ke Sampit (Kotawaringin Timur).
"Ini bisa jadi kekuatan untuk kita (Kalteng) ke depannya, nah inilah selama ini yang belum ada," tukasnya.
Sementara itu Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong menegaskan kesiapan jika wilayahnya dijadikan lokasi ibu kota. Saat ini, Gunung Mas sedang membangun PLTU berkekuatan 2x 100 MW.
"Selain itu isu kurangnya air tawar yang selama ini dihembuskan tidak benar, karena kita punya 8 sungai besar dan juga tiga air terjun sebagai cadangan air," jelasnya.(OL-5)
Surya Sriyanti (SS)
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Menurut Asep, sistem pertahanan IKN harus harus jadi salah satu prioritas lantaran kawasan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia di masa depan.
Mantan Menteri Pertanian itu juga mengungkapkan Calon Gubernur (Cagub) Jakarta, Ridwan Kamil juga memiliki pandangan yang sama. Sebab, RK merupakan kurator IKN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved