Pelaksanaan PPDB Perlu Dievaluasi

PELAKSANAAN hari pertama pendaftaran peserta didik baru (PPDB) untuk SMA/SMK negeri sistem zonasi di hampir seluruh daerah di Tanah Air masih memerlukan evaluasi. Antusiasme warga mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri terdekat ternyata masih menemui kendala di lapangan.   

Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum, kemarin, mengakui daya tampung yang tersedia di SMA negeri kurang memadai menampung seluruh keluaran SMP. Selain itu, menurut UU, tidak semua SMA/SMK di Jabar memiliki fasilitas memadai untuk pelaksanaan PPDB.

“Ternyata masalah software dan hardware perlu diperhatikan supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik dan cepat,” tukasnya.

Atas catatan Wagub itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, Dewi Sartika, memerintahkan panitia PPDB membuka layanan pengaduan bagi para orangtua dan masyarakat. Setiap sekolah diwajibkan memiliki bagian informasi dan layanan pengaduan.

“Artinya, setiap sekolah menyediakan kelas untuk informasi. Yang kedua, mereka (sekolah) juga menyiapkan (layanan) pengaduan. Jadi, seluruh pengaduan harus diterima sekolah, satuan pendidikan,” jelas Dewi.

Pelaksanaan PPDB untuk tingkat SMA/SMK yang ternyata masih membutuhkan peran orangtua secara langsung oleh Pemprov Bangka Belitung (Babel) direspons dengan memberikan kelonggaran kepada aparatur sipil negara untuk mengurus pendaftaran anaknya. Menurut Sekda Provinsi Babel, Yan Megawandi, secara prinsip harus ada keseimbangan antara pekerjaan kantor dan mengurus anak.

Pentingnya pelayanan PPDB tersebut juga dipertegas Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, yang meminta pihak sekolah melaksanakannya secara transparan dan adil. “Regu­lasinya sudah jelas dan ketat, kemudian supaya berkeadilan harus dilaksanakan sesuai regulasi. Jangan ada penyelewengan,” tegas Anne, kemarin. (EM/RF/BB/RZ/YK/N-1)