Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
BULOG Divre Sumatra Selatan dan Bangka Belitung sepanjang Januari hingga Mei sudah menyerap 21.000 ton beras dari petani. Artinya sudah 31% beras yang diserap dari total target penyerapan tahun ini sebanyak 70.000 ton beras. Kepala Perum Bulog Divre Sumsel Babel, M Salahuddin Yusuf mengatakan, penyerapan ini sudah dilakukan sejak awal panen pada Februari kemarin.
"Sekarang sudah terserap sekitar 31% dari target pengadaan beras kita 70.000 ton. Kami optimistis target bisa terpenuhi pada akhir tahun nanti," kata Yusuf, Kamis (16/5).
Penyerapan beras ini didominasi dari Ogan Komering Ulu Timur, OKU Selatan, OKU, Banyuasin, Lahat, Linggau dan Musi Rawas.
"Kita menyerap beras dari petani tidak dengan harga pemerintah, Rp7.300 per kg. Sebab di tingkat petani pun sudah menjual harga di atas itu kepada pengepul. Kita beli dengan harga Rp8.030 per kg. Dengan harga itu tentunya petani akan sejahtera," kata dia.
Bulog juga membeli beras dari petani dengan harga komersial. Namun jumlahnya tidak banyak. Dengan penyerapan itu, lanjut Yusuf, stok digudang pun bertambah.
Hingga kini, stok beras di gudang Bulog sebanyak 44.000 ton atau cukup untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 9 bulan kedepan.
"Beras kita aman untuk 9 bulan kedepan. Karena ada 44.000 ton beras di gudang kita. Rinciannya ada 37.000 ton beras medium dan sisanya beras premium," jelasnya.
baca juga: Serapan Biodiesel Sentuh 1,72 Juta Ton
Meski penyerapan maksimal dilakukan, pihaknya masih menunggu kebijakan pusat untuk penyaluran beras. Mulai tahun ini program bansos rastra
akan diganti dengan bansos pangan non tunai.
"Jika berkurang, outlet kita tentunya berkurang. Sementara beras kita banyak stoknya. Selama ini, kita mengeluarkan beras sebanyak 3.800 ton
per bulannya untuk program bansos rastra," tandasnya. (OL-3)
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved