Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PEMUNGUTAN suara ulang (PSU) di Sulawesi Selatan akan digelar serentak, Sabtu (27/4), oleh KPU Sulsel pada15 kabupaten/kota di 85 tempat pemungutan suara (TPS). PSU digelar karena ditemukan masalah administrasi pemilih di TPS bersangkutan. Misalnya, terdapat pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
"Kami di KPU mendorong untuk dilaksanakannya PSU terhadap semua TPS yang bermasalah setelah dilakukan kajian-kajian dan pembuktian-pembuktian,” kata Ketua KPU Sulsel Misna Attas, Kamis (25/4).
Baca juga: Mendagri Resmikan Pasar Pelayanan Publik Pertama di Indonesia
Karenanya, KPU di Sulsel, mulai mendistribusi logistik pemilihan suara ulang hari ini khususnya juga ke pulau-pulau terluar. “Hari ini sudah mulai dibawa lengkap. Daerah terjauh didistribusikan lebih dulu, lalu menyusul untuk yang terdekat dari ibu kota kabupaten/kota,” jelas Misna.
Ada tiga metode pengiriman logistik, yaitu via darat, laut dan udara. Dan salah satu daerah tujuan pengiriman logistik PSU menggunakan jalur udara yaitu untuk TPS 05 Pulau Aloang, Desa Tamparang, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep).
Semua logistik yang dikirim, seperti surat suara, bilik suara, kotak suara, dan logistik pendukung diterbangkan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menuju Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (25/4) siang. Dari Bima lewat jalur darat ke Sumbawa Besar baru ke Aloang via laut.
"Kenapa model pengirimannya demikian, karena secara geografis, pulau tersebut lebih dekat dengan NTB. Jika dikirim dari Makassar langsung ke sana via laut butuh waktu 30 jam. Sementara dengan jalur yang kita lakukan sekarang hanya butuh 12 jam. Jadi kita efektifkan waktu, karena PSU tinggal dua hari," urai Misna.
Terkait keamanan, Misna juga mengatakan tidak perlu khawatir, karena logistik dikawal penuh pihak keamanan dan pengawas pemilu.
Baca juga: Polda Sumsel Buru Otak Pembunuhan Sopir Taksi Online
Sementara itu, Ketua Bawaslu Makassar Nursari menegaskan pihaknya masih mempelajari potensi pelanggaran yang mengharuskan lokasi PSU bertambah. Karena hingga saat ini, di Makassar direkomendasikan PSU pada 19 TPS.
“Kalau pun ada, maksimal siang ini kita sampaikan rekomendasinya. Karena logistik PSU disediakan dari luar Sulsel dan pengirimannya makan waktu. Jangan sampai waktunya lewat, sementara logistik belum tiba,” tandas Nursari. (LN)
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengungkapkan, personel yang disiagakan terdiri dari 1 SSK Brimob dan 1 SSK Dalmas Samapta.
Mereka yang mengikuti retret pada gelombang kedua ini merupakan pemenang dari hasil pemungutan suara ulang (PSU).
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved