Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Pejabat tidak Berintegritas Dipecat

MI
23/4/2019 10:35
Pejabat tidak Berintegritas Dipecat
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah(MI/Lina Herlina)

Seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), terpaksa 'dinonjobkan' Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah karena dinilai tidak mempunyai integritas dan menghambat kinerja pemerintahan.

Hal itu terjadi pada Minggu (21/4). Nurdin tiba-tiba memanggil Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Sulsel, Jumras, ke rumah dinas gubernur di Jalan Jenderal Sudirman Makassar.

Jumras yang memenuhi panggilan itu, bertemu gubernur sekitar 30 menit lalu beranjak keluar. Sayangnya, tidak satu pun komentar keluar dari dirinya saat meninggalkan rumah dinas gubernur.

Namun, Nurdin kemudian memberikan keterangan. Dia menyampaikan telah memecat Jumras dari jabatannya karena terkait dengan kinerja. "Dia sekarang 'nonjob', tanpa jabatan. Saya kan sudah sering ingatkan," tegasnya.

"Puncaknya kan beberapa waktu lalu, soal tender yang terlambat itu. Tapi tidak cuma itu, saya dapat surat yang menyebut ada oknum yang minta uang sebagai syarat kelanjutan proses lelang. Sudah sering saya ingatkan, jaga integritas dan keluarga. Saya mau pemerintah yang bersih. Kalau pemerintahan korup, tidak ada orang yang datang," tambahnya.

Bagi Nurdin, perilaku Jumras dinilai merusak sistem yang sudah baik. Selama ini, sistem telah menggunakan aplikasi e-planing dan e-budgeting yang mempermudah kinerja. Akan tetapi, Jumras malah ingin memperlambat.

Baca juga: Gubernur Pastikan belum Ada Surat Pengunduran Diri Bupati Madina

Setelah Jumras, Nurdin menyebut, masih ada lagi pejabat di lingkup Pemprov Sulsel yang menjadi target karena dinilai tidak punya integritas. Mereka kerap menghambat pembayaran upah tenaga kontrak, bahkan memotongnya.

"Minta cepat bertobat dan yang merasa, segera perbaiki dan datang minta maaf ke saya. Kasihan itu tenaga kontrak uangnya dipotong Rp600 ribu, padahal kita sudah pakai cara nontunai, tapi masih ada yang pakai cara nonetis," tandas Nurdin. (LN/N-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : PKL
Berita Lainnya