Perhutanan Sosial di Kalsel Capai 59.800 Ha

PROGRAM Perhutanan Sosial di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang digalakkan pemerintah sejauh ini mencapai 59.800 hektare (ha). Pemerintah Provinsi Kalsel menargetkan perluasan perhutanan sosial seluas 170 ribu ha atau 10% dari luas kawasan­ hutan 1,7 juta ha.

Hal ini dikemukakan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Kalsel, Saberansyah­, dalam diskusi di Universitas NU, Banjarmasin Kalsel, Senin (15/4).

Dalam program perhutanan sosial ini, ungkap dia, pemerintah memberikan stimulan kepada kelompok usaha masyarakat untuk pengembangan produk hasil hutan nonkayu­. Tiap kelompok usaha mendapatkan dana bantuan sebesar Rp50 juta yang penyalurannya melalui 9 Kawasan Pengelolaan Hutan.

Menurut Saberansyah, program perhutanan sosial ini telah meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Sejak 2018 sudah ada 274 kelompok masyarakat yang memperoleh izin perhutanan sosial.

Pada 2019 ini Pemprov Kalsel menggelontorkan dana hingga Rp29 miliar untuk pengembangan hasil hutan nonkayu. Selain itu, terus mempromosikan produk hasil hutan nonkayu baik di tingkat nasional maupun internasional. Termasuk kerja sama dengan negara Eropa mengembangkan produk yang mayoritas masih berskala mikro dan tradisional.

Sementara itu, Arsuma Saputera, perwakilan Pena Hijau Indonesia, mengatakan program perhutanan sosial dan pengembangan produk hasil hutan nonkayu Pegunungan Meratus ini perlu didorong guna mendongkrak

ekonomi masyarakat sekitar hutan. “Kita tahu selama ini kehidupan masyarakat sekitar hutan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Program perhutanan sosial dan pengembangan produk hasil hutan nonkayu tentunya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan Arsuma, eksploitasi tambang di Kalsel selama ini terbukti belum mampu menyejahterakan masyarakat. Produk hasil hutan nonkayu selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. (DY/N-2)