Sertifikasi Tanah Ditargetkan Beres di 2025

KEMENTERIAN Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menargetkan pada 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah tesertifikatkan. Tahun ini pemerintah Indonesia menargetkan bisa menyertifikatkan sebanyak 9 juta bidang tanah.

“Sampai sekarang di Jawa Barat sudah sekitar 23 ribu sekian ratus. Untuk Sukabumi, hari ini saja kita memberikan sebanyak 1.507 sertifikat untuk wakaf dan rakyat. Kalau Allah mengizinkan, seluruh tanah di Indonesia kami punya target 2025 sudah terdaftar semua,” kata Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, seusai penyerahan sertifikat tanah wakaf di Pesantren Al Masthuriyah Islamic Foundation, Desa Cibolang Kaler, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (10/4).

Sofyan menyebutkan sesuai instruksi Presiden Jokowi, untuk bidang tanah wakaf dan rakyat akan disertifikatkan semuanya. Serifikat bisa dijadikan modal hukum untuk menghindari terjadinya sengketa lahan.

“Bapak Presiden sangat peduli dengan masalah ini. Makanya, sejak 2017 mulai dilakukan percepatan kepemilikan sertifikat. Waktu itu diluncurkan sebanyak 5 juta sertifikat. Lalu, pada 2018 ditambah menjadi 7 juta sertifikat. Tahun ini targetnya 9 juta sertifikat,” ungkap Sofyan.
Menteri ATR/BPN hadir didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman­, Luhut Binsar Panjaitan, dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum.

“Untuk Sukabumi ada 5.000 sertifikat tanah yang akan dibagikan. Awalnya hanya 500 sertifikat yang dikeluarkan,” kata Sofyan.

Tahun depan Kementerian ATR/BPN akan menyerahkan sertifikat tanah bagi 3.000 pesantren di Sukabumi. Program Presiden Jokowi itu untuk mempermudah pengurusan sertifikat tanah masyarakat. “Mudah-mudahan sertifikat yang dibagikan hari ini bisa bermanfaat bagi pesantren dan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” tandasnya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul­ Ulum, mengatakan Pemprov Jabar dan Pemkab Sukabumi mendukung upaya pemerintah pusat menyalurkan­ sertifikat tanah bagi masyarakat. Menurut Uu, penyerahan sertifikat tanah merupakan bentuk kepedulian Presiden bagi masyarakat Jabar.

Sementara itu, Sebanyak 600 warga Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menerima sertifikat tanah yang sudah dinanti mereka selama puluhan tahun. Sertifikat tersebut didapatkan secara gratis karena dibiayai Program Daerah (Proda) Kabupaten Brebes.

“Untuk membantu kepastian hukum tanah milik masyarakat kurang mampu, pemerintah Kabupaten Brebes mengeluarkan kebijakan pemberian Proda selain Program Nasional (Prona) yang di gagas pemerintah pusat,” ujar Wakil Bupati Brebes Narjo, saat memberikan sertifikat di Balai Desa Kluwut, Rabu (10/4).

“Tahun 2018, sebanyak 2.700 bidang tanah tesertifikasi, 600 bidang di antaranya untuk warga Desa Kluwut,” terang Narjo.

Narjo menyebut dengan dibagikannya sertifikat dimaksudkan agar bisa membantu masyarakat dalam hal kepastian hukum terkait dengan tanah yang dimiliki masyarakat. Ia meminta sertifikat yg diterima harus dijaga baik agar ketika dibutuhkan jelas keberadaannya. “Jaga baik-baik dan jangan lupa difotokopi sehingga bila hilang, sudah ada fotokopinya dan cepat diurus kembali,” ucap Narjo mengingatkan. (BB/JI/N-3) )