Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
AKSI penutupan sejumlah unit layanan Samsat Provinsi Kalimantan Selatan oleh pihak kepolisian menuai konflik. Hal itu dikhawatirkan akan berdampak pada terganggungnya pelayanan samsat kepada masyarakat.
Kasus penutupan layanan samsat itu dilakukan setelah kepolisian melakukan razia kendaraan. Kemudian kepolisian menutup sejumlah unit layanan samsat, seperti unit mobil keliling Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan unit layanan malam hari Kedai Samsat I dan II.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan, Aminudin Latif mengatakan, pihaknya masih belum mengetahui secara pasti alasan penutupan unit layanan samsat tersebut. “Kita akan mencoba berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk mencarikan solusi,” tuturnya.
Unit layanan samsat itu merupakan bagian inovasi guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah. Selain itu, berada satu atap dengan Pemprov Kalimantan Selatan, Jasa Rahaja, dan Kepolisian.
Menurut Aminudin, penutupan sejumlah layanan samsat ini dikhawatirkan akan berdampak pada kinerja pelayanan dan capaian target penerimaan daerah.
Kepala Polda Kalsel, Brigjen Yazid Fanani, membenarkan adanya penutupan unit layanan samsat oleh pihaknya. Menurut Kapolda, alasan penutupan layanan samsat itu karena pihaknya mengalihkan tugas personel kepolisian untuk membantu pengamanan pelaksanaan pemilu. “Hanya sementara, tidak ada masalah apa-apa, cuma personel di samsat kita fokuskan untuk membantu pengamanan pemilu,” tutur Kapolda.
Ia berjanji pascapemilu unit layanan samsat akan dibuka lagi, sedangkan layanan samsat konvensional (kantor) tetap berjalan seperti biasa. Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel, Nurcholis Majid, menyayangkan adanya penutupan unit layanan samsat sepihak ini. “Saya rasa perlu ada komunikasi bersama antarinstansi di dalam Samsat. Jangan sampai malah merugikan masyarakat,” saran Nurcholis.
Sementara itu di Provinsi Banten, UPT Bapenda Samsat Rangkasbitung menerapkan layanan pembayaran pajak bermotor dari pintu ke pintu permukiman warga, khususnya bagi penduduk yang menunggak pembayaran pajak.
Upaya dari pintu ke pintu itu untuk mendongkrak pendapatan pajak kendaran yang ditargetkan tahun ini Rp113 miliar atau naik dari tahun sebelumnya hanya Rp92 miliar.
Menurut Kepala UPT Bapenda Samsat Rangkasbitung, Iwan Hermawan, ada 12 petugas yang ditugaskan blusukan ke rumah-rumah warga yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor. Para pemilik kendaraan bermotor bisa langsung membayar pajak di tempat. (DY/Ant/N-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved