Pelayanan Publik semakin Baik

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dunia saat ini dihadapkan pada perubahan-perubahan, terutama yang disebabkan oleh peningkatan teknologi. Untuk itu, diperlukan tiga hal untuk menghadapi perubahan yang terjadi. "Sistem yang lebih cepat, sistem yang lebih baik, dan sistem yang efisien," ujarnya saat memberikan arahan pada pembukaan International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Perubahan itu juga merambah pada sistem pemerintahan. Di era digital ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Untuk itu, sistem pemerintah juga didukung oleh teknologi yang baik. Indonesia dalam 20 tahun terakhir mengalami reformasi. "Dahulu Indonesia negara otoriter dan sentralistik, tetapi sekarang menjadi negara desentralisasi dan terkemuka. Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan karena beradaptasi," lanjutnya.

Sepuluh tahun perjalanan reformasi birokrasi Indonesia telah mencapai peningkatan penerapan sistem merit melalui rekrutmen berbasis komputer, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran yang lebih fokus pada prioritas. Selain itu, akuntabel dan transparan, e-government yang semakin massif, inovasi pelayanan publik yang cepat melayani, serta meningkatnya integritas aparatur. Wapres Jusuf Kalla mengapresiasi tata kelola pemerintahan yang semakin membaik dalam melayani rakyat. Untuk terus meningkatkan layanan kepada rakyat, Wapres meminta pemerintah daerah terus menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan publik.

Layanan publik

Seperti saran Wapres Jusuf Kalla, sejumlah daerah pun telah menunjukkan sejumlah inovasi dalam melayani publik. Kota Denpasar, misalnya, melakukan terobosan berupa pendidikan untuk anak autisme, mengubah Tukad Badung menjadi daya tarik pariwisata, revitalisasi sungai, pasar, dan lainnya.

Inovasi pelayanan publik yang dilakukan Pemkot Denpasar ini mendapat apresiasi berupa penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha, sebuah penghargaan kepada daerah terbaik dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam tiga pekan setelah aplikasi aduan masyarakat Tanggap Karawang (Tangkar), sudah ada 400 aduan yang masuk.

Aplikasi Tangkar bisa diakses melalui telepon pintar dan melalui website oleh warga. Warga hanya tinggal mengklik pengaduan kemudian mengisi biodata dan aduan yang dilampirkan foto.

Baca Juga: Depati Amir Terus Dikembangkan

"Seusai warga mengadukan bisa dicek sejauh mana tahapan-tahapan yang mereka adukan? Apakah sudah dikerjakan atau belum?" kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Yasin Nasrudin.

Sebaliknya, pelayanan publik di Kota Cirebon masih tidak memuaskan. Indikatornya pencegahan korupsi masih rendah.

Ketua tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah Jabar KPK, Tri Budi Rochmanto, menjelaskan, dari 28 kota dan kabupaten di Jawa Barat, capaian sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring Center of Prevention (MCP) ada di angka 53%.

"Ini berarti Kota Cirebon juara ketiga dari bawah atau berada di urutan ke-26," ungkap Tri seusai pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Cirebon tahun perencanaan 2020.

Dengan angka capaian itu, menurut Tri, komitmen pencegahan korupsi di lingkungan Pemkot Cirebon masih rendah. Dijelaskan Tri, ada tujuh fokus area yang dinilai dalam MCP tersebut. Salah satunya ialah perencanaan dan penganggaran APBD. (CS/UL/N-2)