Partisipasi Pemilu di NTT Terancam Turun

Partisipasi pemilih di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dikhawatirkan menurun sebab penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019 bertepatan dengan perayaan Rabu Trewa.

Rabu Trewa adalah awal pembuka perayaan Tri Hari Suci Paskah yang dirayakan umat Katolik, tidak hanya di Flores Timur, tetapi juga di seluruh Indonesia. Saat itu, Kota Larantuka, ibu kota Flores Timur, sepi atau tidak ada aktivitas apa pun.

Anggota KPU NTT Yosafat Koli mengatakan pihaknya telah menyampaikan masalah itu kepada KPU RI. Namun, sejauh ini belum ada solusi.

Sebelumnya, Keuskupan Larantuka dan Bupati Flores Timur minta KPU RI menunda pelaksanaan pemilu karena bertepatan dengan perayaan hari besar keagamaan. Namun, KPU RI berpendapat tidak ada alasan menunda pemilu di daerah itu dengan alasan keagamaan.

"Dari diskusi bersama KPU RI, sampai undang-undang yang terbaru belum ada alasan penundaan pemilu dengan alasan keagamaan," kata Yosafat Koli, kemarin.

Menurutnya, KPU RI masih berkoordinasi terkait dengan permintaan uskup dan bupati tersebut. KPU NTT, jelasnya, siap menggelar pemilu jika KPU RI menyebutkan penyelengaraan pemilu di Flores Timur tidak ditunda.

Baca juga: Laksanakan Pemilu dengan Gembira 

"Kami tunduk kepada KPU RI termasuk jika pemilu di Flores Timur ditunda. KPU NTT juga siap menjalankan pemilu di Rabu Trewa," ujarnya.

Sementara itu, dalam sosialisasi pemilu di Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung Kupang, Yosafat mengatakan KPU terus mendorong warga untuk memberikan hak suaranya di TPS pada Pemilu 17 April.

Langkah KPU bertujuan mendorong partisipasi pemilih mencapai target nasional, yakni 77,5%. Dia menyebutkan partisipasi pemilih di NTT masih rendah, seperti di Kabupaten Malaka, partisipasi pemilih hanya 60%. Dia menyebutkan partisipasi pemilih tertinggi terjadi pada Pemilu 1999 sebesar 98%. Di pemilu berikutnya, partisipasi pemilih terus menurun.

Terpisah, KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat, melibatkan 3.000 orang untuk melipat 1,9 juta surat suara Pemilu 2019. Biaya jasa pelipatan per surat suara Rp100. Penyortiran surat suara masih dilakukan, pengamanan gudang, dan distribusi logistik pemilu melibatkan TNI/Polri. (PO/AD/N-3)