Polisi Siap Periksa Seluruh Kades

POLRES Sumenep, Jawa Timur, akan memeriksa semua kepala desa di Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Sumenep, terkait dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa melalui APBDes sejak 2015 hingga 2017.

Berdasarkan surat panggilan, para kepala desa itu akan diperiksa di Unit IV/Tipikor Satreskrim pada pekan depan. "Semua kepala desa di Kecamatan Arjasa. Kami sudah berkirim surat ke Bupati soal rencana pemeriksaan itu," kata kepala Satreskrim Polres Sumenep, Ajun Komisaris Tego S Marwoto, kemarin.

Kasus menjerat para kades ini disebabkan sebagian kegiatan melalui dana tersebut, tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan berlaku. Serta ada pula dobel sumber pembiayaan.

Untuk pemeriksaan ini polisi tidak perlu menunggu jawaban surat dari bupati.

Masih terkait dana desa, Anggota Komite IV DPD RI dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, Cholid Mahmud, mengapresiasi pengelolaan dana desa di tingkat kelurahan.

Baca Juga: Semua Kades di Kecamatan Arjasa akan Diperiksa Polisi

Saat ini dana bantuan kelurahan sebesar Rp3 triliun diambil dari Dana Desa. "Dari APBN 2019 dialokasikan dana alokasi umum tambahan sebesar Rp3 triliun dan masuknya ke APBD," terang Cholid di Kantor DPD RI Yogyakarta, kemarin.

Namun, ia cermati banyak lurah ketakutan dan terbebani dengan adanya dana kelurahan. Terutama bagaimana mengelola anggaran.

Alasannya keterbatasan personel di kelurahan rata-rata 5-6 orang. Adapun dana kelurahan itu akan cair pada April mendatang asalkan usulan program sudah jadi. Pada tahan awal dicairkan 50% dan sisanya 50% dicairkan Agustus.

Pada bagian lain Gubernur Jawa Tengah mencanangkan program Satu Dinas Satu Desa Miskin, kemarin. Program ini memprioritaskan 745 desa binaan di 14 kabupaten. (MG/AT/HT/N-2)