MASUKNYA warga negara asing (WNA) dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 juga terjadi di Provinsi Bali. Laporan yang diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jembrana menyebutkan ada 13 nama WNA yang memiliki KTP elektronik (KTP-E).
"Dan hasil pengecekan dari 13 WNA ini, satu orang bernama Beat Thomas Buehler asal Swiss masuk DPT," kata Ketua Bawaslu Jembrana, Made Ady Muliawan, kemarin.
Thomas terdaftar di TPS 26 Desa Meragil, Kecamatan Mendoyo. Bawaslu Jembrana langsung melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi rumah Thomas.
Bawaslu Jembrana saat ini masih menunggu arahan dari Bawaslu RI karena DPT sudah terkunci dan tidak bisa diutak-atik lagi.
"Kalau mengubah DPT, semuanya akan berubah. Namun, kalau tidak dikeluarkan, berpotensi akan disalahgunakan. Kami akan kawal betul di TPS yang bersangkutan agar tidak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan UU yang berlaku," ujarnya.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU Jembrana agar melakukan langkah-langkah antisipasi agar kertas suara tidak disalahgunakan.
Baca Juga: Lagi, WNA Masuk DPT Pemilu 2019
Sementara itu, di Jawa Tengah dan Bangka Belitung diklaim tidak ditemukan WNA pemilik KTP-E masuk DPT. Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Fajar Subhi, mengatakan jumlah WNA di Jawa Tengah yang memiliki izin tinggal sebanyak 2.732 orang. Dari jumlah itu, 127 orang memiliki KTP-E dan 132 WNA lainnya sudah melakukan perekaman data KTP. "Ada ratusan WNA di Jateng yang punya KTP-E, tetapi seluruhnya tidak bisa memilih pada Pemilu 2019," kata Fajar.
Selain itu, Bawaslu saat ini tengah memproses kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan masyarakat selama musim kampanye.
Seperti yang terjadi di Bangka Belitung, hingga kini caleg DPR RI Partai Demokrat dengan nomor urut 2, dan daerah pemilihan Bangka Belitung Endang Kusumawati mengabaikan panggilan Bawaslu. Sudah dua kali Bawaslu memanggil Endang yang tersandung kasus memberangkatkan 17 warga untuk umrah.
Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan, mengatakan pihaknya sudah melakukan pemanggilan ketiga tetapi Endang tidak hadir. "Alasannya sedang sakit. Padahal, kami sangat membutuhkan keterangan beliau untuk investigasi masalah umrah," ujarnya.
Kertas suara
Pada bagian lain, dalam dua hari terakhir KPU Banyumas Jawa Tengah telah melayani ratusan mahasiswa yang pindah memilih. Dalam dua hari terakhir, posko pelayanan pindah memilih di Pusat Kegiatan Mahasiswa Kampus Unsoed Purwokerto telah melayani 172 mahasiswa.
Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, KPU Kota Kupang masih menunggu arahan KPU RI untuk menjamin kebutuhan surat suara untuk tempat pemungutan suara mobile.
Sesuai regulasi yang ada, surat suara untuk TPS mobile di rumah sakit maupun panti jompo, diambil dari TPS yang dibangun dekat dua fasilitas umum tersebut.
"TPS mobile dibuka dengan memperhatikan persediaan surat suara di TPS terdekat. Kalau persediaan surat suara sudah habis terpakai, otomatis (pemilih) di rumah sakit kemungkinan kecil dilayani," kata anggota KPU Kota Kupang, Junaidi Harun. (AS/RF/BB/PO/LD/N-2)
