Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KEPOLISIAN Resor (Polres) Sumenep, Jawa Timur, akan memeriksa semua kepala desa (Kades) di Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Sumenep. Mereka diperiksa terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa melalui APBDes sejak 2015 hingga 2017.
Berdasar surat panggilan, para kepala desa itu akan diperiksa di Unit IV/Tipikor Satreskrim mulai pekan depan.
"Memang benar. Semua kepala desa di Kecamatan Arjasa. Kami sudah berkirim surat ke Bupati soal rencana pemeriksaan itu," kata kepala Satreskrim Polres Sumenep Ajun Komisaris Tego S Marwoto, Selasa (5/3).
Dalam surat dengan nomor B/34/II/Satreskrim itu, lanjut Tego, disampaikan adanya surat perintah penyidikan tertanggal SP-Tugas/20/II/2019/Satreskrim tertanggal 26 Februari 2019 terhadap semua kades di Kecamatan Arjasa.
Baca juga: Presiden Minta Jaga Perputaran Uang Dana Desa
Tego menjelaskan, sampai saat ini belum ada penetapan tersangka karena masih dilakukan pemeriksaan awal. Ia memastikan, jika benar terjadi penyimpangan maka pihaknya tidak akan segan menetapkan tersangka, termasuk melakukan penahanan jika diperlukan.
Kasus yang ditangani Unit Tipikor tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan penggunaan keuangan desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) 2015 hingga 2017.
Data sementara Polres, sebagian kegiatan melalui dana tersebut tidak dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, serta ada pula yang sumber pembiayaan tidak hanya satu.
Namun, Tego menolak memberikan data rinci dengan alasan masih proses pemeriksaan awal dan akan dipublikasikan setelah penyidik memperoleh data pasti.
"Nanti pasti akan kami sampaikan secara jelas setelah penyidik memiliki data yang sudah pasti. Ini masih proses pemeriksaan awal," ungkapnya.
Untuk pemeriksaan para pimpinan pemerintahan desa itu, lanjut dia, pihaknya tidak menunggu jawaban bupati atas surat yang dikirim sebelumnya. Sebab, penanganan kasus korupsi membutuhkan gerak cepat untuk menghindari penghilangan barang bukti.(OL-5)
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Saat ini berbagai program pembangunan pusat dilakukan di desa, namun peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih perlu dioptimalkan.
Meski dalam sepuluh tahun terakhir, prevalensi stunting terus mengalami penurunan, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan prevalensi stunting masih 21,5%.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menggelar Sekolah Antikorupsi yang diikuti 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah.
Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk berharap program ‘JAGA DESA’ ini dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana desa,
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Penilaian terhadap potensi atlet tak melulu didasarkan pada raihan gelar, namun juga mempertimbangkan peluang mereka untuk berkembang.
Tujuan utamanya adalah menyegarkan pikiran, melepas stres, sekaligus mendekatkan diri dengan alam.
Daftar 25 SMP terbaik di Jawa Timur berdasarkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN), yang mencatatkan prestasi gemilang dalam enam tahun berturut-turut.
Sistem penilaian SPMB Jalur Nilai Prestasi Akademik SMA dihitung dari gabungan rata-rata nilai rapor SMP semester 1-5 dan indeks SMP asal yang tercatat oleh Dindik Jatim.
Biro Adpim Jatim menjadi satu-satunya instansi pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan di ajang prestisius IDEAS 2025.
RATUSAN sopir truk berunjuk rasa di kawasan Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menolak aturan Over Dimension and Over Loading (ODOL), Kamis (19/6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved