Selingkuh Awal Pejabat Tergoda Korupsi

GubernurProvinsi Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan, menegaskan seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Babel tidak boleh selingkuh, sebab selingkuh salah satu faktor pendorong aparatur sipil negeri (ASN) korupsi. Menurunkan kinerja ASN.

"Selingkuh ini faktor yang memengaruhi seseorang melakukan perbuatan di luar kemampuan dia. Saya ingin ada ketegasan dan perubahan. Komitmen harus ditegakkan," tegas Gubernur Erzaldi seusai penandatanganan fakta integritas seluruh pejabat eselon II, di halaman kantor gubernur, kemarin.

Ia mencontohkan, ketika satu keluarga kehidupannya biasa saja, tetapi setelah ada orang ketiga, seseorang akan berupaya untuk memenuhi keinginan selingkuhannya.

"Kalau dia melakukan sesuatu hal selingkuh, dia pasti akan berbuat sesuatu yang diinginkan orang yang diselingkuhi, naluri orang akan memenuhi itu, dengan keterbatasan enggak mampu kira-kira apa yang diperbuat, ke sana ke mari kerjanya enggak fokus lagi," tandasnya.

Tak hanya selingkuh, dalam fakta integritas yang berisi sembilan poin komitmen yang harus dipatuhi ini, Erzaldi berharap tidak hanya ditandatangani pejabat, tetapi juga harus dibuktikan dengan kinerja dan kerja. "Bukan hanya tanda tangan, harapan kita para kepala OPD dan semua ASN lebih fokus menjabarkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban," ingatnya.

Baca juga: April Mendatang, Gaji 3.500 Honorer Babel Naik

Pemprov, lanjutnya, akan memberikan reward dan punishment kepada ASN. Dengan harapan kinerjanya, kedisiplinan dan pelayanan ASN lebih optimal kepada masyarakat.

Selain ditandatangani pejabat eselon II, fakta integritas ini juga ditandatangani seluruh pejabat eselon III dan IV serta staf. "kita lihat dan kita awasi bersama, nanti kepala OPD akan berikan ke eselon III dan IV serta ke staf, berjenjang dan saling mengawasi, mudah-mudahan dengan saling mengawasi dan menasihati kinerja semakin baik," harap Erzaldi.

Pengawasan ini, jelas dia, bukan mengawasi untuk hal yang tidak-tidak. Pengawasan dalam kinerja sehingga dapat terus diperbaiki ke arah lebih baik. Perubahan harus dimulai dari pimpinan, Sekda, kepala OPD, hingga seluruh ASN, dan dilakukan secara konsisten. "Jangan hanya berubah saat ada kunjungan, razia saja, kalau itu saya rasa perubahan semu, tidak akan berubah secara baik," ingatnya. Kepala OPD harus menjadi orang yang grade people, jangan tidak tau apa yang harus diperbuat, dan juga tidak tau apa yang dikerjakan. (RF/N-3)