Forum Driver Online Dukung Pemerintah Gelar Pemilu Damai

MENDEKATI hari H Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, pemerintah terus menggalakkan kampanye pemilihan umum yang damai dengan harapan pesta demokrasi lima tahunan tersebut dapat berjalan lancar dan aman.

Terkait hal itu, Ketua Umum Forum Driver Online Menggugat (FDOM), Robert Darsono, turut mengimbau para pengemudi atau driver ojek daring (online) maupun taksi daring dapat tetap netral dan menjaga kedamaian menjelang Pemilu serentak, 17 April mendatang.

Kendati pilihan boleh berbeda, FDOM memastikan  tidak akan terbawa arus situasi politik, atau berpihak kepada peserta Pemilu 2019.

"FDOM mesti turut berkontribusi secara positif yakni mengajak berjalannya pemilu dapat berlangsung dengan damai. Pilihan ada di mereka semua, kami tidak terbawa oleh salah satu konstestan. Biar mereka memilih sendiri. Cuma saya tekankan bahwa kita harus berpikir ke depan demi kebaikan generasi anak cucu, kita mendatang dan bukan untuk diri sendiri," ungkap Robert saat berdialog dengan media di Surabaya, Jawa Timur, baru-baru ini.

Melalui keterangan tertulis yang diterima hari ini, Robert mengutarakan, siapa pun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden maupun anggota legislatif harus diakui sebagai hasil Pemilu yang berjalan baik dan damai. Sebab itu, dia mengajak jajaran dan anggota  FDOM untuk tetap mendukung pemerintah dalam menciptakan Pemilu 2019 yang damai.

"Jadi, kita berkomitmen mendukung pemerintah untuk pemilu yang damai. Maka saya utarakan kepada kawan-kawan paguyuban di mana saja, silakan untuk berpikir sehat. Dan saya komit, tetap pemilu damai, harus damai jangan sampai tidak damai," tegasnya.

Baca juga: Pelajar SMP di Empat Lawang Bunuh Teman

Sebagai Ketua Umum FDOM, yang menjadi sosok terdepan para pengemudi online di Surabaya, Robert menyampaikan harapannya kepada pemerintah dapat memberikan perhatian lebih kepada  para mitra aplikator transportasi berbasis online tersebut.

Sementara, dalam menyikapi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118/2018, Robert mengaku tidak keberatan kendati ia meminta Pemerintah mesti  melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk menentukan regulasi terkait dengan kebijakan driver online.

Dia juga meminta Gubernur Jawa Timur dapat  mengetahui secara jelas isi dari Permenhub 118 agar tidak ada ketimpangan antara pihak aplikator dan mitranya. Menurut dia, Peraturan Menhub Nomor 118, sebenarnya telah banyak keberpihakannya kepada pengemudi online, namun sayangnya keterlibatan Kemenkominfo dalam Permen tersebut tidak ada.

"Kenapa kami dari pengemudi online khususnya FDOM terus menyuarakan keterlibatan Kemenkominfo dalam Permen tersebut, agar kita bisa tahu dasboard atau kuota, berapa banyak armada yang saat ini mengaspal, sehingga para pengemudi tidak dipermainkan oleh pihak aplikator yang nakal," cetusnya.

Ia pun turut  mengapresiasi pemerintah yang merespons cepat dalam mengatasi kemelut pengemudi online terkait dengan terbitnya Permen 108. Kemudian Permen tersebut direvisi menjadi Permen 118 yang dinilai lebih menguntungkan pengemudi online. Kendati demikian, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat agar Permen 118 diturunkan ke daerah.

"Secara nasional kebanyakan para driver online menerima Permen 118. Namun, kami juga meminta Pemerintah Daerah mengeluarkan Pergub," tukasnya. (RO/OL-1)