Longki Djanggola Emban Ketua Umum APPSI

GUBERNUR Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola mengemban Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Indonesia (APPSI) 10 bulan mendatang. Dia melanjutkan kepemimpinan Soekarwo yang jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur habis pada 12 Februari kemarin.

Serahterima jabatan Ketua Umum APPSI dari Soekarwo kepada Longki Djanggola dilakukan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI 2019, di Hotel Grand Inna Padang, Sumatra Barat, 20-22 Februari 2019.

Sebelumnya, Longki menjabat sebagai Wakil Ketua Umum APPSI. Berdasarkan AD/ART, jika ketua sebelumnya berakhir masa jabatan sebagai gubernur, otomatis wakil ketua umum langsung menjadi Ketua Umum APPSI.

Mengangkat tema 'Reformasi dan Kebijakan Strategi untuk Mendukung Pengembangan Produk Unggulan dan Kerjasama Antar Daera', Rakernas ini dihadiri oleh 21 gubernur se Indonesia. Sementara 10 provinsi lagi diwakili oleh wakil gubernur dan Asisten Pemerintahan.

Setelah didapuk menjadi Ketua Umum APPSI, Longki mencurahkan isi hatinya betapa gaji gubernur sangat rendah dibanding anggota DPRD.

"Saya dan provinsi dengan APBD yang tidak terlalu besar, gaji anggota DPRD-nya bisa mencapai Rp 70 juta. Itu masih ditambah dengan berbagai tunjangan," katanya, Rabu (20/2).

Baca juga: Bertolak Ke Padang, Wapres Hadiri Rakernas APPSI

Sementara gaji gubernur, ungkapnya memang ada tambahan Rp8 juta, tapi harus dilengkapi dengan kuitansi.

Hal demikian, sebutnya, menjadi salah satu aspirasi yang coba diperjuangkannya.

"Sebagai gubernur, kapan saya akan mendapatkan hal seperti itu?" ujarnya.

Ketua APPSI sebelumnya, Soekarwo mengatakan, acara Rakernas ini merupakan salah satu wadah silaturahmi dan tempat komunikasi yang tepat untuk membangun pemahaman sama bagaimana pemerintah provinsi mengelola
potensi daerahnya yang menyebar di seluruh provinsi di Indonesia.

"Dalam APPSI kita bersama-sama membuat program untuk menuju kesejahteraan masyarakat melalui tiga upaya, yakni meningkatkan pemberdayaan masyarakat lewat kelembagaan, pelayanan publik, serta
mengajak masyarakat secara bersama-sama atau partisipatoris guna menemukan solusi yang terbaik dan tepat untuk meningkatkan kesejahteraan," ungkapnya. (OL-3)