Jokowi Heran Dituding Kriminalisasi Ulama

PRESIDEN Joko Widodo membantah tudingan terkait dirinya mengkriminalisasi ulama. Klarifikasi tersebut disampaikan dalam acara Silaturahim dengan Muslimat Nahdlatul Ulama dan para ulama Pondok Pesantren Al-Ittihad, Cianjur, Jawa Barat.

"Tolong sampaikan kepada saya, ulamanya siapa? Kalau tidak salah terus dimasukkan ke sel ya itu kriminalisasi," kata Jokowi di Pondok Pesantren Al-Ittihad di Langensari, Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2).

Jokowi menegaskan hanya ulama yang memiliki kasus hukum yang bakal diproses oleh aparat. Jika tidak masuk ke ranah hukum lalu diproses maka hal tersebut boleh dianggap mengkriminalisasi.

Lagi pula, katanya, saat ini hanya ada satu ulama yang menghadapi kasus hukum, tapi sejumlah pihak menggunakan hal tersebut sebagai bentuk kriminalisasi.

"Kalau ada satu yang punya kasus hukum jangan diistilahkan kriminalisasi. Kalau enggak ada masalah, masuk hukum, itu kriminalisasi," tegas dia.

Baca juga: Jokowi itu Langka

Dalam acara tersebut, Jokowi juga berpesan agar perbedaan pilihan politik tidak menyebabkan keretakan dalam berbangsa dan bernegara. Apalagi Indonesia dianugerahi bonus demografi sejumlah 270 juta jiwa dengan 714 suku.

Bahkan, jika dibandingkan dengan negara lain misalnya Afghanistan yang memiliki tujuh suku. Negara di timur tengah itu malah berkonflik selama lebih dari 40 tahun.

"Inilah pengalaman pelajaran yang bisa kita ambil, negara yang aman dan tentram karena dua suku jadi deklarasi penting. Biasa dimulai dengan pilihan politik, pilihan gubernur, bupati, presiden, antartetangga tak saling omong, satu majelis taklim juga tidak saling sapa. Lupa kita ini saudara, ukhuwah kita harus dipererat terus," pungkas Jokowi.

Hadir pada kesempatan silaturahmi tersebut Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Koordinator Staf Kepresidenan Teten Masduki. (Medcom/OL-1)