Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
AKTIVITAS belajar mengajar di SMK Siliwangi di Jalan Titiran, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, berjalan normal pascajebolnya talud di anak Sungai Cibandung saat hujan deras, Minggu (13/1) petang.
Namun di sisi lain, kawasan sekolah tersebut masih terancam banjir susulan lantaran intensitas curah hujan relatif masih tinggi.
"Aktivitas belajar mengajar berjalan normal. Mereka belajar seperti biasa. Kebetulan di sekolah kami ruangan cukup banyak," kata Kepala SMK Siliwangi, Gungun Syafrisa, ditemui di lokasi kejadian, Senin (14/1).
Terdapat lima ruang kelas di SMK Siliwangi yang terdampak banjir. Ruangan tersebut biasanya digunakan untuk kegiatan teori.
"Ada lima ruang kelas. Dua di bawah, tiga di atas. Biasanya digunakan teori, sekarang dipindahkan ke atas," ujarnya.
Selain bangunan kelas, lanjut dia, mebeler di lima ruangan juga ikut rusak. Termasuk kontur tanah tentunya akan berubah.
"Karena tergerus, kontur tanah jadi lebih dalam. Tidak sejajar lagi dengan ruangan," tutur Gungun.
Baca juga: ingkatkan Efektivitas Mitigasi Bencana Daerah
Pihak sekolah mendesak pihak pengembang pembangunan talud bertanggung jawab dengan kondisi tersebut. Gungun menginginkan agar kondisi di komplek sekolah dikembalikan seperti semula.
"Kami ingin tekstur tanah dikembalikan seperti semula. Ruangan kelas juga harus kembali bersih, tidak ada kotoran material yang dibawa air. Mestinya sih harus menggunakan alat berat. Kalau dilakukan secara manual mungkin agak lama," pungkasnya.
Perwakilan pihak pengembang, Deby Pebianti, mengaku akan bertanggung jawab dengan berbagai dampak jebolnya talud aliran anak Sungai Cibandung tersebut. Penanganan sementara, kata Deby, pihaknya akan membuat sodetan untuk mengalihkan aliran air.
"Kami akan membuat sodetan untuk mengalihkan aliran air. Kami juga ke depan akan memperbaiki sungai dengan lebih baik dan semakin bagus. Kami akan bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak," terang Deby.
Deby membantah pembangunan talud tidak berizin. Tak hanya izin dari Dinas Pekerjaan Umum Panataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan saja tapi juga izin dari warga sekitar sudah dikantongi.
"Sebelum melaksanakan relokasi aliran sungai kita lakukan sosialisasi. Kami sudah mengantongi izin dari mereka. Dinas PU tentu tak akan ngasih izin kalau nggak ada izin dari warga," jelas Deby.
Deby melihat insiden jebolnya talud satu di antaranya kemungkinan dari struktur konstruksi. Belum lagi ditambah dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi.
"Awalnya ada protes dari warga. Tapi semua berjalan sampai terbentuk seperti ini. Tidak ada unsur kesengajaan. Kami melakukan yang terbaik, hanya mungkin kurang sempurna saja. Ini musibah," pungkasnya. (OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved