Rawan Gempa dan Tsunami, Pesisir Selatan Butuh 60 Unit Shelter

KABUPATEN Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tergolong rawan gempa dengan potensi tsunami. Keberadaan shelter (tempat berlindung) dan jalur evakuasi sudah menjadi sebuah kebutuhan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Menurut Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, di wilayahnya, dari 15 kecamatan yang ada, sebanyak 13 kecamatan di antaranya tergolong rawan gempa berdampak tsunami. Kondisi tersebut membutuhkan sekitar 60 unit shelter sebagai antisipasi jika terjadi gempa dengan dampak tsunami.

Tokoh muda Pesisir Selatan Budi Permana, 46, menambahkan berdasarkan pengamatan di lapangan, diperlukan sedikitnya 5 hingga 7 unit shelter dengan daya tampung masing-masing 2 ribu jiwa per kecamatan.

"Kehadiran shelter pada kawasan padat penduduk yang berada di zona merah tsunami ini, sudah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan, mengingat ancaman bahaya yang masih terus mengintai sebagai mana saat ini," harapnya, Minggu (23/12).

Dijelaskanya bahwa beberapa kawasan yang perlu mendapat perhatian itu,  di antaranya Kota Painan, Salido, Sago, Pasar Baru Bayang, Batang Kapas, Surantiah, Pasar Kambang, Lakitan Koto Raya, dan Pulakek.

"Namun yang lebih utama sekali adalah kawasan atau permukiman penduduk yang tidak memiliki daerah ketinggian, sedangkan kawasan itu masuk pada zona merah tsunami," imbuh Budi.

Kawasan zona merah, menurut Budi, tersebar di 13 kecamatan dari 15 kecamatan yang ada. Kecamatan itu antra lain Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batangkapas, Sutera, Lengayang, Ranahpesisir, Linggosaribaganti, Airpura, Pancungsoal, Lunang dan Kecamatan Siluat.

Budi mengatakan pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merencanakan dua unit gedung di daerah itu memiliki shelter, yakni kantor Walinagari Sago Kecamatan IV Jurai dan Mapolres Pessel.

"Dua kantor itu, lantai bagian atasnya yang terdiri tiga lantai akan dijadikan shelter. Tapi apa yang direncanakan belum juga terlihat, walau pembangunan sudah yang. Sedangkan kantor Walinagari Sago, tidak jelas kapan akan dibangun sebagai mana dijanjikan sebelumnya," terangnya.

Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar menyebut saat ini jumlah penduduk Pessel sudah mencapai 564 ribu jiwa, dan tersebar di 15 kecamatan yang ada. Dari jumlah itu sebanyak 100 ribu jiwa berdomisili pada kawasan zona merah banjir dan longsor.

Sebanyak 260 ribu jiwa pada kawasan zona merah tsunami yang idealnya direlokasi. Meski begitu, pemda menghadapi kendali karena untuk relokasi jelas membutuhkan biaya yang besar dan peemukiman yang luas. Ditambah lagi ada keengganan dari masyarakat untuk direlokasi.

"Agar jumlah warga yang berada pada zona merah ini tidak bertambah dari tahun-ketahun, sehingga mulai sekarang diminta untuk tidak lagi mendirikan bangunan pada zona merah itu. Baik di sekitar pinggir pantai, bantaran sungai dan lereng-lereng perbukitan," turur Rusma.

Kepala Pelaksana (Kapel) Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pessel, Pri Nurdin, mengakui bahwa saat ini penduduk Pesisir Selatan yang berdomisili pada kawasan zona merah, melebihi dari separuh jumlah penduduk.

"Karena besarnya jumlah penduduk Pessel yang tinggal di zona merah rawan bencana, sehingga perlu disiasati dengan kesiagaan. Upaya itu menjadi prioritas saat ini oleh BPBD Pessel melalui pelatihan kesiagaan di tiap kecamatan dan nagari," tuturnya.

Dikatakan Pri, pelatihan kesiagaan itu dilakukan melalui Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang tersebar di 15 kecamatan yang ada. Mereka yang tergabung kedalam anggota KSB itu diberi pelatihan yang berkaitan dengan upaya dan langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Termasuk, dalam memberikan pertolongan dan evakuasi kepada warga.

"Saat ini di Pesisir Selatan sudah terbentuk sebanyak 182 KSB. Mereka ini tersebar di 15 kecamatan yang ada. Agar tangguh di lapangan, sehingga mereka diberi pelatihan-pelatihan dalam menghadapi berbagai hal. Itu dilakukan, sebab mereka inilah yang akan menjadi garda terdepan bila bencana terjadi di lingkungan mereka," ujar Pri.

Agar tercapai hasil yang lebih maksimal, pihaknya mendirong warga membentuk KSB pada kampung atau di lingkungan tempat mereka tinggal. (A-2)