Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden nomor urut 01 Joko Widodo enggan buru-buru puas atas dukungan ulama Madura, Jawa Timur, di Pemilihan Umum Presiden 2019. Namun, dia merasa warga Madura sudah tertarik dengannya.
"Ya nanti dilihatlah. Saya juga kalau salaman tadi saya rasakan, oh setrumnya sudah, oh ini ada setrumnya dari hati ke hati. Ya itulah yang kita baca gitulah," kata Jokowi di Bangkalan, Rabu (19/12).
Jokowi merespons positif dukungan ulama Madura kepadanya. Dukungan mereka penting mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
Ulama, kata dia, berperan dalam kehidupan bangsa. Mereka dapat menjaga karakter kesantunan, budi pekerti, sopan santun, serta merawat persaudaraan anak bangsa.
"Kalau ulama sudah memberikan pernyataan seperti itu sangat bagus, sangat baik untuk negara, untuk pemerintah," jelas dia.
Sebelumnya, ulama se-Madura mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 01 di Pilpres 2019 Joko Widodo Ma'ruf Amin. Pemberian dukungan itu disimbolisasikan dengan pemberian serban kepada Jokowi.
"Sudah lahir pasangan calon presiden dan calon wakil presiden cawapres kompeten dari kalangan nasionalis berpretasi dan ulama ekonom terkemuka," kata para ulama dalam deklarasi dukungan di Gedung Rato Ebuh, Bangkalan.
Para ulama mengaku telah memohon bimbingan dan berserah diri kepada Allah SWT dalam menentukan pilihan. Mereka mempertimbangkan kepemimpinan nasional harus dipegang teguh pada NKRI dan terbebas daei ideologi pemecah belah.
"Konsep perstauan ini telah dirumuskan sebagai fusi nasionalis-religius," ungkap para ulama.
Para ulama Madura dan Konsorsium Kader Gus Dur pun menyatakan dukungan ke pasangan Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin. Ulama Madura kemudian menyematkan serban kepada pundak Jokowi. (Medcom/OL-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved